Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Kerukunan Umat Beragama, FKUB Minta Anggaran Rp 300 Juta-Rp 1 Miliar per Tahun

Kompas.com - 19/03/2019, 07:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) meminta pemerintah mengucurkan anggaran Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar untuk membiayai aktivitasnya.

Permintaan itu langsung disampaikan FKUB ketika bersilaturahim dengan Presiden Joko Widodo, Senin (18/3/2019) kemarin, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Kami usulkan, untuk FKUB provinsi, minimum anggaran satu tahun Rp 1 miliar. Untuk kabupaten/ kota Rp 300 juta dan itu terserah kebutuhan masing-masing. Demografinya seperti apa, topografinya bagaimana. Kan ada lautan, kepulauan," ujar Ketua Umum Asosiasi FKUB Ida Panglisir Agung Putra Sukahet.

Baca juga: FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

Ida menjelaskan, permohonan pengucuran anggaran ini merupakan hasil dari Konferensi Nasional ke-5 FKUB yang baru saja digelar di Makasar, Sulawesi Selatan, tanggal 1-3 Maret 2019 lalu.

FKUB menilai, kerja-kerjanya cukup berat. Sementara itu, alokasi anggaran hanyalah bersumber dari pemerintah daerah yang minim.

"Sekarang, dianggarkan APBD, ya itu banyak jomplangnya antara provinsi satu dengan provinsi lain. Ada yang bagus dan ada yang kurang. Bahkan, ada yang tidak diperhatikan," ujar Ida.

"Kami ingin agar ada pemerataan dari APBN. Kemudian, barulah APBD kewajibannya menambah kekurangan," lanjut dia.

Baca juga: FKUB Apresiasi Polri Ungkap Kasus Perusakan Nisan Makam di Magelang

Berdasarkan perbincangan dengan Presiden Jokowi, telah disepakati regulasi baru untuk mengakomodasi permohonan FKUB tersebut, yakni dengan menerbitkan peraturan presiden sebagai pengganti peraturan menteri yang selama ini jadi pegangan.

"Kami sangat bersyukur jawaban dari Presiden, kemudian Mensesneg dan Menag kompak. Sudah diproses menjadi peraturan presiden yang artinya, dananya dari APBN," lanjut Ida.

Kompas.com sudah berusaha mengonfirmasi hal ini ke pihak Istana. Namun, belum ada pejabat yang bersedia dimintai keterangannya.

"Kalau FKUB berjalan baik, bekerja, saya yakin Indonesia rukun, aman, damai," lanjut dia.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, FKUB juga mengungkapkan komitmennya untuk menyukseskan agenda Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.

"Pemilu ini kita harus tetap rukun, kita laksanakan dengan penuh iktikad kebaikan kesadaran untuk menyukseskan pemilu ini adalah kewajiban moral kita, apalagi sebagai tokoh-tokoh agama," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com