Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDIP-PKS: APBN-P Tandingan Harus Masuk Opsi Voting

Kompas.com - 17/06/2013, 20:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lobi antara pimpinan fraksi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (17/6/2013) berlangsung alot. Pasalnya, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera masih ngotot menambah opsi voting.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun, Senin sore. "PDI-P masih memaksakan supaya postur anggaran mereka di-voting dalam forum. PKS ikut-ikutan dengan PDI-P jadinya. Ini yang bikin lama," ujar Jhonny.

Seperti diketahui, PDI Perjuangan dan PKS sama-sama mengajukan RAPBN-P tandingan versi masing-masing. Rancangan tandingan ini dibuat dengan asumsi tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Jhonny, opsi melakukan pemungutan suara terhadap postur anggaran tandingan itu mustahil untuk dilakukan.

Pasalnya, aturan di Parlemen mensyaratkan adanya pembentukan panja, timsus, sebelum sebuah RUU disahkan pada sidang paripurna. "Selain itu, APBN ini berdasarkan nota keuangan yang disampaikan pemerintah. Mana ada anggota Dewan mengajukan nota keuangan atau APBN sendiri? Tidak bisa begitu," ungkap Jhonny.

Partai Demokrat, kata Jhonny, tetap berharap agar tidak ada perdebatan terkait opsi voting. Jhonny mengatakan seharusnya opsi voting hanya terdiri dari dua opsi. "Pertama menerima atau menolak. Opsi kedua yaitu menerima dengan catatan, atau menerima tanpa catatan," kata anggota Badan Anggaran ini.

Sebelumnya, rapat paripurna yang beragenda pengesahan RUU APBN-P 2013 di-skorsing hingga dua kali. Skorsing terakhir dilakukan terkait adanya perbedaan pandangan antarsembilan fraksi. Empat fraksi masih menolak pengesahan RAPBN-P 2013 versi pemerintah. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra. Sedangkan kelima fraksi yang menerima yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin sidang memutuskan menskorsing rapat untuk melakukan lobi antarpimpinan fraksi. Lobi dilakukan sejak pukul 15.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Nasional
    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    Nasional
    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Nasional
    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    Nasional
    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com