PDI-P Bagikan APBN-P Tandingan di Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan membagikan buku postur APBN-P 2013 tandingan pada rapat paripurna, Senin (17/6/2013). Buku itu merupakan bagian dari penolakan Fraksi PDI Perjuangan atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pantauan Kompas.com, buku RAPBN-P tandingan ini dibagikan kepada seluruh anggota Dewan dan wartawan yang hadir. Buku tersebut berjudul "Postur APBN-P 2013 Pro Desa versi PDI Perjuangan".

Buku setebal 24 halaman ini berisikan penjabaran tentang argumentasi pemerintah mengajukan postur APBN-P dengan memasukkan konsekuensi adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan sejumlah dana kompensasi. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyertakan argumentasi bantahannya di dalam buku tersebut. Misalnya, tentang asumsi pemerintah terkait asumsi makro. Pemerintah menurunkan target pertumbuhan ekonomi dari 6,8 persen menjadi 6,3 persen. PDI Perjuangan menilai, hal ini tidak tepat.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi juga akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Fraksi yang dipimpin oleh Puan Maharani ini juga menyebutkan bahwa RAPBN-P versi pemerintah menyiratkan bahwa gagal mengoptimalkan penerimaan negara sehingga negara mengalami defisit penerimaan senilai Rp 41 triliun.

Selain itu, buku itu juga menyebutkan kekecewaan PDI-Perjuangan atas solusi dari defisit penerimaan negara dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Fraksi PDI-Perjuangan menilai, keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi lebih karena untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam mengurus penerimaan negara dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Sementara, terkait dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Fraksi PDI Perjuangan menilainya sebagai program pencitraan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dolfie sempat melakukan interupsi dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie. Dolfie mendesak agar buku postur APBN-P tandingan versi PDI Perjuangan dibagikan dulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir.