Banggar Setujui BLSM untuk Empat Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) akhirnya menyepakati besaran dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 9,32 triliun, atau berkurang sekitar Rp 2 triliun dari angka yang disetujui sebelumnya, yakni Rp 11,6 triliun. Akibatnya, pemotongan ini memengaruhi lamanya bantuan BLSM, dari 5 bulan menjadi 4 bulan.

Ketua Banggar DPR Achmadi Noor Supit menjelaskan, sebagian besar fraksi sepakat agar BLSM diberikan selama empat bulan untuk 15,5 juta keluarga miskin yang menjadi sasaran program ini. Setiap kepala keluarga akan mendapat Rp 150.000 setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan.

"Dari sini kami ada penghematan sebesar Rp 2,3 triliun yang akan diarahkan untuk dana infrastruktur," ujar Supit di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Selain itu, DPR dan pemerintah juga menganggarkan dana program percepatan dan perlindungan sosial Rp 12,6 triliun, serta tambahan dana infrastruktur dasar sebesar Rp 6 triliun.

Di dalam rapat itu, sebanyak tiga fraksi tidak hadir, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. "Tapi, kami sudah sepakat, fraksi yang tidak hadir dianggap setuju," kata Supit.

Dari fraksi yang hadir, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang memberikan catatan karena mereka menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi sekaligus menolak pemberian BLSM. Catatan keberatan ini akan dibacakan dalam rapat paripurna pekan depan. "Kalau mereka mencabut, tandanya tidak ada lagi masalah," imbuh politisi Partai Golkar.