Kompas.com - 13/06/2013, 13:55 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mempertanyakan sikap Partai Keadilan Sejahtera terkait penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Sudi, Majelis Syuro PKS pernah menyatakan setuju atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Sudi menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menerima Majelis Syuro PKS yang didampingi Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie membicarakan kebijakan pemerintah sekitar satu bulan lalu. Sudi tak mau menyebut lokasi pertemuan. Ia hanya memastikan tidak bertemu di Istana Presiden.

"Saya sendiri mendampingi Presiden ketika Majelis Syuro menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Presiden. Tapi kenyataannya seperti ini (menolak)," kata Sudi di Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Sudi menambahkan, ketika jajaran PKS menyatakan menolak rencana kenaikan BBM, pihaknya kembali berkomunikasi dengan PKS. Ketika itu, mereka menyebut belum ada keputusan resmi partai terkait BBM. Namun, kata dia, PKS terus menyampaikan penolakan secara terbuka.

Sudi mengatakan, kenaikan harga BBM memang harus dilakukan karena subsidi BBM dianggap tidak tepat. Anggaran dari pengurangan subsidi BBM, kata dia, akan dialihkan kepada rakyat tidak mampu.

"Saya ingin menyampaikan bahwa subsidi BBM selama ini, yang banyak menikmati, orang yang mobilnya banyak. Subsidi akan dialihkan kepada yang memerlukan, rakyat miskin. Kok tidak setuju? Kan aneh," kata Sudi.

Seperti diberitakan, PKS gencar menyatakan menolak kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Mereka memasang spanduk hingga demonstrasi.

Sikap resmi PKS

Sementara itu, pada Rabu (12/6/2013), Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) PKS melakukan rapat bersama para menteri dan fraksi dari PKS di kediaman Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin.

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menjelaskan, setidaknya ada dua keputusan penting yang dicapai dalam rapat tersebut. Pertama, PKS tetap dalam posisi menolak kenaikan harga BBM saat ini.

"Tidak tepat apabila pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM, mengingat saat ini baru Ramadhan dan Idul Fitri sehingga inflasi diperkirakan tak terkendali," kata Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Rabu (13/6/2013).

Keputusan kedua, lanjut Hakim, terkait perbedaan sikap menteri dari PKS, dan partai terkait rencana pemerintah ini. Di dalam rapat itu, Abdul Hakim mengatakan bahwa PKS memperkenankan para menterinya tetap mendukung rencana kenaikan harga BBM meski partai menolak rencana tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tagar #PrankGBK Trending di Medsos, Relawan Jokowi: Ini Upaya Penggembosan

Tagar #PrankGBK Trending di Medsos, Relawan Jokowi: Ini Upaya Penggembosan

Nasional
Kepemimpinan Kasual, seperti Apa Urgensinya di Masa Sulit?

Kepemimpinan Kasual, seperti Apa Urgensinya di Masa Sulit?

Nasional
Ketika KPK Akhirnya Umumkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai Tersangka...

Ketika KPK Akhirnya Umumkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai Tersangka...

Nasional
Peringatan Keras PDI-P kepada Relawan Jokowi Terkait Gerakan Nusantara Bersatu

Peringatan Keras PDI-P kepada Relawan Jokowi Terkait Gerakan Nusantara Bersatu

Nasional
Pengamat Soroti Pengamanan Pertandingan Dikuasai Polisi Lewat Perpol

Pengamat Soroti Pengamanan Pertandingan Dikuasai Polisi Lewat Perpol

Nasional
BNPB: 3.175 Tenaga Kesehatan Tersebar di 194 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

BNPB: 3.175 Tenaga Kesehatan Tersebar di 194 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

Nasional
Hari Ini, Hakim Bacakan Putusan Sela untuk 2 Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain

Hari Ini, Hakim Bacakan Putusan Sela untuk 2 Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain

Nasional
GBK Boleh Dipakai Relawan Jokowi tapi Konser Tidak, Benarkah karena Renovasi?

GBK Boleh Dipakai Relawan Jokowi tapi Konser Tidak, Benarkah karena Renovasi?

Nasional
Perpol Pengamanan Pertandingan Dikritik Minim Peran Masyarakat

Perpol Pengamanan Pertandingan Dikritik Minim Peran Masyarakat

Nasional
PR Calon Panglima TNI Yudo Margono, dari Konflik Papua hingga Laut China Selatan

PR Calon Panglima TNI Yudo Margono, dari Konflik Papua hingga Laut China Selatan

Nasional
Perpol Pertandingan Olahraga Dianggap Berpeluang Jadi Celah Pungli

Perpol Pertandingan Olahraga Dianggap Berpeluang Jadi Celah Pungli

Nasional
Perubahan Penanganan Konflik Papua Dinilai Jadi Batu Ujian Yudo Margono

Perubahan Penanganan Konflik Papua Dinilai Jadi Batu Ujian Yudo Margono

Nasional
Jokowi: Jangan Sampai Kesepakatan Investasi G20 Tak Bisa Terealisasi

Jokowi: Jangan Sampai Kesepakatan Investasi G20 Tak Bisa Terealisasi

Nasional
Relawan Jokowi Bantah Bohongi Peserta Acara di GBK dengan Undangan Pengajian

Relawan Jokowi Bantah Bohongi Peserta Acara di GBK dengan Undangan Pengajian

Nasional
Gaduhnya Panggung Politik karena Jokowi: Ganjar-Emil Pamer Foto Penampilan Baru, PDI-P Lempar Kecurigaan

Gaduhnya Panggung Politik karena Jokowi: Ganjar-Emil Pamer Foto Penampilan Baru, PDI-P Lempar Kecurigaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.