Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Buat Apa Demokrat Perintah-perintah PKS?

Kompas.com - 11/06/2013, 15:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal, mempertanyakan maksud Partai Demokrat meminta PKS mengibarkan bendera saat penyerahan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Menurut Refrizal, partainya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bukan karena ingin membentuk opini publik.

"Enggak ada urusannya sama citra kalau kami nolak BBM. Jadi, apa urusannya Partai Demokrat meminta PKS kibar bendera saat pembagian BLSM. Buat apa Demokrat perintah-perintah PKS?" ujar Refrizal di Kompleks Parlemen, Selasa (11/6/2013).

Refrizal menilai, Partai Demokrat sebaiknya mengurus partainya sendiri saja dan tak perlu mengomentari sikap partai lainnya. Ia menuturkan komitmen PKS hingga saat ini adalah menolak kenaikan harga BBM juga pengucuran dana BLSM.

"Bagi saya, BLSM tidak mendidik masyarakat. Bagi kami, lebih bagus kalau masyarakat dibangun infrastruktur dan lapangan kerja," kata anggota Komisi VI DPR ini.

PKS masih menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah. Partai Demokrat sudah mengaku gerah dengan ulah anggota koalisi pemerintahan itu.

Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberikan tempat bagi PKS di koalisi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, Presiden bahkan memberikan izin pada PKS untuk mengibarkan benderanya saat pembagian dana BLSM.

"Kalau mau menolak ataupun punya indikasi bahwa ini program akal-akalan Demokrat jelang pemilu, pasang saja bendera di sana. SBY juga sudah setuju kok," ujar Max dalam wawancara dengan Kompas.com di ruang kerjanya, kemarin.

Max menuturkan, partainya sama sekali tidak perlu mengibarkan bendera partai saat pembangian dana BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Lagi pula, kata Max, pemberian dana BLSM juga diatur oleh Kementerian Sosial yang menterinya berasal dari PKS. Anggota Komisi I DPR itu menuding sikap penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM hanyalah strategi partai itu dalam mengeliminasi opini publik yang buruk dari perkara hukum yang membelit petinggi partai Islam itu.

"Tidak hanya itu, apalagi dia (PKS) sudah pasang-pasang spanduk itu penolakan BBM. Padahal, kenaikan BBM itu domain pemerintah. Dia sudah intervensi," ucap Max.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

    Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

    Nasional
    Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

    Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

    Nasional
    Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

    Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

    Nasional
    9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

    9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

    Nasional
    KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

    KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

    Nasional
    BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

    BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

    Nasional
    BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

    BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

    Nasional
    PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

    PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

    KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

    Nasional
    BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

    BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

    Nasional
    Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

    Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

    Nasional
    BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

    BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

    Nasional
    Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com