Pemerintah Bantah Tak Siapkan Pelayanan dengan Baik di KJRI Jeddah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia membantah jika disebut tidak mempersiapkan dengan baik tindak lanjut dari kebijakan amnesti Pemerintah Arab Saudi untuk warga negara lain, termasuk Indonesia. Pemerintah mengklaim sudah melakukan berbagai upaya untuk memproses penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI yang tidak memiliki dokumen ataupun sudah habis masa berlakunya.

"Tidak benar apabila kita tidak mempersiapkan dengan baik proses dari pengampunan ini kepada WNI kita," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Jumpa pers digelar pascakerusuhan di Konsultat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, yang menyebabkan satu orang tewas. Dalam acara ini, hadir pula Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menhuk dan HAM Denny Indrayana.

Djoko mengatakan, sejak dimulai pada 18 Mei, KJRI di Jeddah memberi pelayanan setiap hari. Pemerintah juga terus menambah pegawai untuk memproses SPLP. Sebelum ada kebijakan amnesti, hanya ada 15 orang perwakilan Indonesia di KJRI Jeddah, 70 staf lokal, dan membuka enam loket.

Setelah ada kebijakan amnesti, pemerintah lalu menambah 34 staf dari Jakarta. Ada pula tambahan 80 relawan. Lantaran jumlah pendaftar mencapai ribuan, KJRI di Jeddah menambah jumlah loket hingga 24 loket.

"Pada 7 Juni juga sudah berangkat tim dari Kemenlu, Kemenkumham, Kemenakertras, dan BNP2TKI untuk memonitor pelaksanaan," kata Djoko.

Marty juga mengatakan hal senada. Pihak KJRI di Jeddah, kata dia, sudah bekerja hampir 24 jam setiap hari. Tak hanya menunggu di loket, kata dia, staf KJRI juga mendatangi antrean untuk memproses dokumen sehingga bisa lebih cepat.

Djoko menambahkan, kerusuhan di KJRI berawal dari isu yang diembuskan bahwa pelayanan akan berakhir pada 9 Juni. Sebelumnya, jumlah pendaftar hanya 5.000-6.000 orang. Namun, pada 9 Juni melonjak hingga 12.000 orang.

"Sehingga terjadi ketidaknyamanan. Kemudian terjadi aksi-aksi yang sangat kita sesalkan bersama karena terjadi di negara lain. Itu bukan pembakaran gedung, tapi pembakaran plastik-plastik," pungkas Djoko.