Zonasi Sekolah Urai Kemacetan
Tahun ini, penerapan sistem zonasi baru dilakukan untuk 45 persen kuota calon siswa. Sistem zonasi diberlakukan di tingkat kelurahan untuk calon siswa sekolah dasar (SD), tingkat kecamatan untuk sekolah menengah pertama (SMP), dan gabungan beberapa kecamatan untuk sekolah menengah atas (SMA).
Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Agus Sutiyono, mengatakan, penerapan sistem zonasi tidak hanya mengurangi dampak kemacetan, tetapi juga meningkatkan mutu pendidikan.
Siswa yang biasanya harus menempuh waktu lebih lama ke sekolah kini bisa menyingkat waktu perjalanan. ”Dengan kondisi itu, siswa bisa menyiapkan waktu lebih lama sebelum mengikuti proses belajar di sekolahnya,” kata Agus, Senin (10/6).
Siswa tidak perlu jauh-jauh pergi ke sekolah sehingga tingkat persaingan pun bisa berjalan lebih merata di seluruh wilayah di DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono mendukung penerapan sistem ini oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Pasalnya, mobilitas komunitas pendidikan selama ini cukup besar di jalan raya.
Pristono memprediksi sistem zonasi ini bisa mengurangi mobilitas orang dan kendaraan yang selama ini dipakai komunitas pendidikan.
”Saya berharap tidak hanya di sektor pendidikan, penerapan model seperti ini bisa diberlakukan di dunia kerja profesional,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, sesuai analisis rasional, sistem zonasi memang bisa mengurangi kemacetan lalu lintas di DKI. Sebab, komunitas pendidikan banyak yang menggunakan kendaraan bermotor. ”Dengan zonasi, mobilisasi kendaraan dapat dilokalisasi di wilayah tertentu,” ujarnya.
Upaya penertiban parkir dan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik kemacetan pun terus dilakukan di Jakarta.
Namun, berdasarkan pantauan Kompas, di seputar kawasan pusat perdagangan tekstil Tanah Abang, Jakarta Pusat, masih belum menunjukkan hasil signifikan. Parkir di bahu jalan masih terlihat di sejumlah titik dan menyebabkan penyempitan jalur yang bisa dilewati kendaraan bermotor.
Kemacetan juga terlihat di sejumlah jalan masuk ke kawasan pasar, yakni dari Jalan Fachrudin, Jalan Wahid Hasyim, dan Jalan KH Mas Mansyur dari arah perempatan Karet.
Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat Sunardi Sinaga mengatakan, pihaknya masih terus menertibkan parkir liar. Namun, untuk membereskan kawasan ini tidak bisa hanya mengandalkan dinas perhubungan. ”Dibutuhkan juga penataan lalu lintas oleh pengelola pasar dan pihak lain di hulu,” ucapnya.
Peran yang dibutuhkan, antara lain, berupa pengaturan tempat bongkar muat barang, pengaturan parkir di dalam gedung, dan arus masuk-keluar kendaraan ke gedung parkir di pasar.
”Kalau saja ada alokasi tempat bongkar muat di dalam gedung, hal itu akan mengurangi kepadatan lalu lintas 30-40 persen. Selama ini, aktivitas bongkar muat masih memakan badan jalan,” kata Sunardi.
Sesungguhnya, ruang parkir di dalam gedung di pasar dan sekitarnya masih memadai untuk menampung kendaraan yang selama ini parkir di bahu jalan. Hanya saja, tarif parkir di gedung lebih mahal karena dihitung berdasarkan lama parkir.
Sementara itu, parkir di bahu jalan bertarif tunggal tanpa perhitungan lama waktu parkir. Belum lagi lokasi parkir di dalam gedung yang sulit diakses. Hal ini membuat banyak orang memilih parkir di pinggir jalan.
Sementara itu, lalu lintas di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mulai terlihat lancar, sepekan pasca-penertiban pedagang kaki lima dan angkutan ngetem. Meskipun petugas satuan polisi pamong praja (satpol PP) dan dinas perhubungan yang berjaga di lokasi itu tidak sebanyak awal pekan lalu, PKL tidak lagi menjamur dan memakan badan jalan seenaknya.
”Kalau bisa terus seperti ini, orang mungkin mau masuk pasar untuk belanja. Pasar jadi hidup,” kata Buyung, pedagang buah.
Pasar di kawasan ini sebenarnya sudah dibangun luas dengan area parkir hingga tiga lantai. Akan tetapi, penggunaan kios-kios di dalam pasar dan lahan parkir belum maksimal.
Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Rustam Effendi menyatakan, saat ini sekitar 500 pedagang kaki lima yang biasa berdagang pada pagi sampai sore hari ditampung di lokasi binaan di kawasan Pasar Minggu.
Di Jakarta Barat, dua titik paling macet karena okupasi PKL belum ada perubahan. Kemacetan paling parah ada di Pasar Asemka, Jembatan Layang, dan sekitar Pasar Jembatan Lima.
Di Jalan KH Mansyur, ratusan PKL menduduki seluruh trotoar dan dua pertiga bahu jalan. Camat Tambora Isnawa Aji pernah menertibkan dan wilayah itu sempat bersih selama tiga bulan. ”Kami membutuhkan petugas satpol PP yang 24 jam berjaga di sana,” ucap Isnawa. (NDY/NEL/ART/WIN)
Terpopuler
Now Trending
