Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KJRI Jeddah Rusuh, Cak Imin: Kemenlu Punya Info Akurat

Kompas.com - 10/06/2013, 16:00 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar lepas tangan terkait kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) lebih mengetahui peristiwa tersebut karena kerusuhan terjadi di KJRI.

"Kemenlu yang lebih tahu sih sebetulnya karena semua informasi yang paling akurat dari Kemenlu," kata Muhaimin seusai rapat bersama Komisi IX DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyampaikan, beberapa hari lalu, pihaknya telah memberangkatkan Direktur Jenderal terkait bersama sejumlah staf untuk membantu pengerjaan pembuatan dokumen perjalanan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Ia menegaskan, kerusuhan terjadi karena para TKI tak sabar menunggu penyelesaian dokumen perjalanannya yang tak kunjung terselesaikan. Proses pengerjaan dokumen, kata Cak Imin, menjadi lambat karena terjadi ledakan jumlah TKI yang mengajukan pembuatan dokumen.

Pemerintah telah memprediksi ada 100.000 warga negara Indonesia (WNI) yang akan mengajukan pembuatan dokumen dengan estimasi 3.000 warga diproses setiap harinya. Namun, jumlah WNI yang mengajukan permohonan di hari kerusuhan meledak sampai 12.000 orang. Saat dikonfirmasi mengenai adanya TKI yang meninggal dunia saat kerusuhan di KJRI Jeddah, Cak Imin menuturkan penyebabnya adalah karena TKI itu telah sakit sejak sebelumnya.

Ia membantah kerusuhan terjadi karena pemerintah tak siap mengurus dokumen para TKI. Untuk mencegah kerusuhan kembali terulang, dia mengaku telah meminta Kemenlu untuk menambah loket pengurusan dokumen. Selanjutnya, loket-loket tersebut akan dibuka sesuai dengan pertimbangan Menteri Luar Negeri. "Sudah siap, buktinya 50.000 (WNI) sudah tertangani. (Yang meninggal) itu karena sakit sebelumnya, dia ikut antre," ujarnya.

Sebelumnya, kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI Jeddah menewaskan seorang tenaga kerja perempuan berusia 55 tahun. Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Tatang Budie Utama Razak, mengatakan, korban bernama Marwah binti Hasan, asal Bangkalan, Jawa Timur. Menurut Tatang, berdasarkan keterangan putri Marwah, korban ke Arab Saudi pada 2005 untuk ibadah umrah.

Sejak itu, hingga saat ini, ia tidak mengantongi dokumen apa pun. Rencananya, KJRI akan memfasilitasi pemulangan jenazah korban. Dalam kerusuhan yang terjadi Minggu (9/6/2013) waktu Arab Saudi, sekitar 8.000 TKI berkumpul di luar Konsulat itu. Mereka mencoba untuk mengurus berkas imigrasinya yang selama ini berstatus sebagai pekerja asing ilegal di negara itu dalam menghadapi batas waktu yang diberikan Kerajaan Saudi untuk memulihkan status mereka atau mereka harus meninggalkan Saudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    Nasional
    Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

    Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

    Nasional
    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Nasional
    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com