Ruhut: Kami Kebal Lihat Kelakuan PKS

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya untuk memperbaiki citra dan meningkatkan elektabilitas menjelang Pemilu 2014. Pasalnya, kata Ruhut, citra PKS telah rusak akibat kasus dugaan korupsi impor sapi.

"Kalau sekarang, nolak kenaikan harga BBM jalan satu-satunya PKS untuk pencitraan. PKS kapalnya mau karam, makanya halalkan segala cara," kata Ruhut ketika dihubungi, Jumat (31/5/2013).

Menurut dia, setelah kasus dugaan suap impor daging sapi menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, PKS terancam tidak lolos ambang batas parlemen 3,5 persen di Pemilu 2014. Terlebih lagi, kata Ruhut, perkara itu akan berkembang jika melihat fakta persidangan.

Ruhut mengatakan, sikap PKS terkait BBM ini tidak akan mengganggu pemerintahan karena partai pimpinan Anis Matta itu dianggap sudah sering berbeda sikap dengan koalisi pemerintahan. Ia yakin kenaikan harga BBM bersubsidi tetap berjalan untuk mengurangi subsidi yang lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke atas.

"Dari dulu kami (koalisi) sudah ditusuk dari belakang, dia (PKS) menggunting dalam lipatan. Kami enggak aneh kalau gitu, sudah imun, kebal lihat kelakuan PKS. Tapi, etika politiknya semua menteri PKS seharusnya dicabut. Tapi, kan mereka enggak mau keluar (koalisi)," ucap anggota Komisi III DPR itu.

Ruhut juga mengingatkan Menteri Komunikasi dan Informatika yang merupakan kader PKS Tifatul Sembiring untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah soal BBM. Jika tidak, Ruhut menyarankan Tifatul untuk mundur.

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan, sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000 per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran pemerintah gagal dalam pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Terlebih lagi, terus terjadi penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.

Dalam dua kali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sebelumnya, kata Mahfudz, PKS telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait pengelolaan BBM bersubsidi, tetapi tidak digubris.