Kompas.com - 30/05/2013, 21:15 WIB
|
EditorFarid Assifa

MAKASSAR, KOMPAS.com — Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar Komisaris Besar (Kombes) Endi Sutendi menyayangkan tindakan anggota Resmob Polrestabes Makassar yang menganiaya Nur Ali Akbar AS (17) saat penangkapan pelaku pembunuhan di Jalan Dakwah, Makassar. Target penangkapan polisi saat itu adalah Iwan yang kebetulan bersama Nur Ali dan teman-temannya.

Dari laporan orangtua korban ke Propam Polda Sulselbar, Endi menyatakan kasus ini akan terus dilanjutkan ke ranah hukum. Apalagi, saat menangkap, diduga anggota Resmob tidak mengantongi surat penangkapan.

"Kalau mengenai pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) yang tidak sesuai seperti surat penangkapan, saya belum tahu itu. Tapi yang jelas, penganiayaan yang dilakukan anggota Resmob Polrestabes Makassar sudah melanggar hukum dan tindak pidananya harus diproses. Apalagi orangtua korban sudah melaporkannya ke Propam Polda Sulselbar," paparnya.

Secara terpisah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar juga menyayangkan tindakan anggota Resmob Polrestabes Makassar yang menganiaya orang yang dituduh pelaku pembunuhan hingga menderita luka dan giginya rontok.

Wakil Direktur LBH Makassar Zulkifli kepada Kompas.com, Kamis (29/5/2013), mengatakan, sesuai aturan yang berlaku, tidak boleh ada aparat kepolisian menganiaya esaat bertugas. Jika hal itu dilakukan, maka anggota polisi telah melakukan tindak pidana dan melanggar hukum.

"Aturan tidak boleh melakukan penganiayaan. Jadi laporan Supiati (anaknya dianiaya polisi, red) harus ditindaklanjuti. Tindakan polisi itu sudah jelas harus diproses secara hukum. Apalagi kalau anak tersebut di bawah umur, maka penerapan pasalnya selain KUHP, juga UU perlindungan anak," katanya.

Apalagi, lanjut Zulkifli, saat penangkapan polisi tidak membawa surat penangkapan. Maka, tindakan penangkapan itu melanggar hukum dan tidak sah.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, aparat penegak hukum seharusnya menghargai proses hukum yang ada, bukan malah melakukan perbuatan main hakim sendiri yang merupakan tindakan pidana.

"Karena dia polisi, maka institusinya harus memberikan sanksi pelanggaran etik atau disiplin kepolisian. Institusi tidak boleh melindungi anggota kepolisian yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum," tegasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X