Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi yang Pertama, PDI-P Serahkan 560 Berkas Bacaleg

Kompas.com - 21/05/2013, 23:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai pertama yang menyerahkan berkas bakal calon anggota legislatif yang telah diperbaiki ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). PDI Perjuangan menyerahkannya pada hari ini, Selasa (21/5/2013).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, ada perubahan jumlah berkas bakal caleg yang diserahkan PDI Perjuangan hari ini. Jika sebelumnya PDI-P menyerahkan 545 berkas bakal caleg, tadi PDI Perjuangan menyerahkan 560 berkas bakal caleg. Tjahjo mengatakan, meskipun ada penambahan nama bakal caleg, tetapi ada juga sejumlah caleg yang diganti.

"Ada beberapa nama yang mundur, jadi ada 9 orang kita ganti. Kita sudah lengkapi berkasnya," kata Tjahjo di kantor KPU, Selasa.

Dari sejumlah perbaikan yang dilakukan, Tjahjo menyatakan, kebanyakan data yang diperbaiki adalah nama bakal caleg. Perbaikan itu dilakukan karena nama di ijazah berbeda dari nama di KTP.  Selain nama, perbaikan lain meliputi pembaruan foto, pelengkapan kartu tanda anggota (KTA) dan KTP, legalisasi ijazah terakhir, serta penyertaan surat keterangan sehat jasmani dan sehat rohani.

"Kami menyerahkan satu-satu sambil dilihat di sana yang kurang apa, tapi sebelum berangkat sudah kita koreksi di kantor," katanya.

Tjahjo menyampaikan, ada sejumlah nama bakal caleg yang mengalami perubahan nomor urut dan daerah pemilihan bakal caleg. PDI Perjuangan juga mencoret nama bakal caleg ganda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Nasional
    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Nasional
    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Nasional
    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Nasional
    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    Nasional
    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    Nasional
    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Nasional
    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Nasional
    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com