Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suap Impor Daging, KPK Periksa Fungsionaris PKS

Kompas.com - 20/05/2013, 11:01 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang rekomendasi kuota impor daging sapi, Senin (20/5/2013). Keempat fungsionaris PKS itu adalah Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman, Bendahara II PKS Achmad Masfuri, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PKS Budiyanto, dan Ketua DPP Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan Jazuli Juwaini.

"Diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Jazuli yang selesai diperiksa sekitar pukul 09.00 WIB mengaku dimintai keterangan seputar hierarki dan struktur partai.

"Enggak ada masalah daging dan lain, hanya mekanisme dan struktur PKS," ucap Jazuli.

Selebihnya, anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat ini enggan berkomentar lebih jauh, sementara Mahfudz tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 09.45 WIB tanpa berkomentar. Keempat fungsionaris PKS ini diperiksa karena mereka dianggap tahu seputar kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, tersebut.

Sebelumnya, Jazuli dan Mahfudz sudah pernah diperiksa terkait kasus yang sama. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Mahfudz mengaku diminta penyidik untuk memisahkan mana mobil operasional PKS dan mana mobil pribadi Luthfi. Menurut Mahfudz, PKS memiliki mobil operasional VW Caravelle.

Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Jazuli mengungkapkan seputar mobil Toyota Prado yang dibeli Fathanah darinya. Selain itu, ia mengaku ditanya KPK seputar lahan di kawasan Batu Ampar, Jakarta Timur, yang kini dibangun rumah Luthfi.

Dalam kasus dugaan korupsi dan kuota impor daging sapi, KPK menetapkan Luthfi dan Fathanah sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari PT Indoguna Utama terkait upaya menambah jatah kuota impor daging sapi untuk perusahaan tersebut. Nilai komitmen fee yang dijanjikan ke Luthfi mencapai Rp 40 miliar. Dari Rp 40 miliar tersebut, baru Rp 1,3 miliar yang terealisasi.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah menyita enam mobil terkait Luthfi di kantor DPP PKS. Mobil-mobil itu diduga terkait dengan pencucian uang Luthfi. Keenam mobil itu adalah VW Caravelle bernomor polisi B 948 RFS, Mazda CX-9 B 2 RFS, Toyota Fortuner B 544 RFS, Mitsubishi Grandis B 7476 UE, Nissan Navara, dan Mitsubishi Pajero Sport.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Skandal Suap Impor Daging Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Nasional
    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Nasional
    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Nasional
    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Nasional
    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Nasional
    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

    Nasional
    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com