Hindari KKN, Pejabat Mesuji Teken Pakta Integritas

MESUJI, KOMPAS.com - Para pejabat pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instasi vertikal di Kabupaten Mesuji, Kamis (16/5/2013) menandatangani pakta integritas yang berisi pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Acara penandatanganan ini dilakukan di Aula Pemkab Mesuji.

Bupati Mesuji Khamamik menjelaskan, penandatanganan dokumen pakta integritas itu merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik dan bersih di Kabupaten Mesuji. "Komitmen ini memang terasa berat jika kita belum terbiasa. Karena itu, dibutuhkan niat dan tindakan yang luar biasa dari kita semua, terutama dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang kita laksanakan dapat berlangsung dengan baik dan benar", ujar Khamamik dalam keterangan persnya.

Pakta integritas ini juga merupakan implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan RB) Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penandatanganan dokumen ini, tambah Khamamik, merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional. Karena itu, dirinya juga meminta para Kepala SKPD menindaklanjuti penandatanganan serupa kepada semua PNS di instansinya masing-masing.

Khamami mengimbau agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala SKPD selalu memperhatikan esensi pakta integritas tersebut, yaitu pro-aktif dalam pencegahan dan pemberantasan KKN, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung, transparan dan jujur, menghindari pertentangan kepentingan.

"Aparatur yang bersih, bertanggungjawab, dan berwibawa merupakan tuntutan masyarakat. Tapi jangan sampai pula penandatanganan dokumen Pakta integritas tersebut justru berdampak buruk, yaitu munculnya ketakutan pejabat untuk berkreasi atau melakukan terobosan-terobosan yang positif bagi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Mesuji," tukas Khamamik.