Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kementerian/Lembaga Dipangkas Rp 25 Triliun

Kompas.com - 14/05/2013, 18:36 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memangkas anggaran untuk kementerian/lembaga di tahun 2013 sebagai langkah penyelamatan APBN. Total anggaran yang akan dipangkas di kementerian/lembaga sekitar Rp 25 triliun.

"Kisarannya Rp 24,6 triliun sampai Rp 25 triliun dari seluruh kementerian/lembaga. Saat ini sedang dilakukan perapihan untuk masing-masing kementerian," kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Anny mengatakan, pemotongan anggaran tidak dilakukan terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau tetap 20 persen dari APBN. Kemungkinan, kata dia, detail pemotongan tiap kementerian/lembaga akan rampung pekan ini.

Anny menambahkan, pemerintah juga akan melakukan perubahan sejumlah asumsi makro dalam penyusunan APBN Perubahan 2013 . Pertumbuhan ekonomi dikoreksi sekitar 6,2 persen dari 6,8 persen dalam UU APBN 2013 . Revisi pertumbuhan ekonomi itu, kata dia, setelah melihat kondisi ekonomi global.

Angka inflasi, kata Anny, antara 7,2 persen sampai 7,5 persen. Perkiraan itu lantaran ada pengaruh dari holtikultura yang membuat tinggi inflasi. Adapun lifting minyak sekitar 840.000 barel per hari dari 900.000 barel per hari dalam UU APBN 2013 .

Seberapa besar imbas terhadap kondisi makro jika harga BBM bersubsidi dinaikkan?, "kalau tidak dilakukan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, itu akan membuat defisit anggaran melampaui 3 persen. Maka kebijakan yang disampaikan (kenaikan harga BBM) akan menjaga defisit anggaran di 2,5 persen. Itu pun masih dibantu pemotongan belanja kementerian/lembaga," jawab Anny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com