Kompas.com - 08/05/2013, 15:56 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida menilai pencalonan anggota DPR yang selama ini kerap membolos dalam Pemilihan Legislatif 2014 mendatang sangat beresiko bagi citra partai. Pasalnya, bakal caleg "pembolos" itu diperkirakan akan mengulangi perilakunya lagi jika terpilih kembali nanti.

"Orang seperti itu tak menghargai dirinya, rakyat pemilihnya, dan sekaligus parpolnya. Pemimpin parpol sebenarnya harus peduli, sekaligus memberi sanksi," ujar Laode Ida saat dihubungi Rabu (8/5/2013).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menduga masuknya politisi pembolos dalam daftar bakal caleg sementara bisa jadi karena memiliki kedekatan dengan pimpinan partai. Namun, di sisi lain pimpinan parpol bisa jadi tidak mendapat laporan lengkap tentang tingkah laku anggota itu selama ini di DPR.

"Dari segi politik, akan sangat beresiko bagi partai mengajukan anggota DPR yang pemalas. Menurut saya hal ini perlu jadi informasi ke publik secara terus-menerus. Parpol asal caleg seperti itu perlu diketahui publik secara luas," katanya.

Jika tidak ingin mendapatkan citra buruk, Laode pun menyarankan agar partai politik melihat baik-baik jejak rekam calonnya selama ini. "Sebaiknya caleg pembolos itu tidak usah dicalonkanlah," imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan Sukur Nababan kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif periode 2014-2019. Padahal selama menjadi anggota dewan, Sukur memang jarang terlihat hadir dalam rapat komisi hingga rapat paripurna. Dia bahkan sudah enam kali berturut-turut tidak hadir rapat apa pun di DPR. Hal inilah yang membuat BK DPR akhirnya bertindak. Surat panggilan pun dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada bulan Februari lalu, namun dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Berdasarkan data bakal caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sukur maju sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan nomor urut nomor 1. Di daerah pemilihan itu, Sukur maju bersama bakal caleg PDI-Perjuangan lainnya seperti Riad Oscha Chalik (nomor urut 2), Aprileny (3), Romy Bareno (4), Noer Fajriensyah (5), dan Risa Mariska (6).

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    [LIVE STREAMING] Kondisi Terkini Ukraina Jelang Kedatangan Jokowi

    [LIVE STREAMING] Kondisi Terkini Ukraina Jelang Kedatangan Jokowi

    Nasional
    Pro Kontra Upaya Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia

    Pro Kontra Upaya Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia

    Nasional
    Panglima TNI Tunjuk Mayjen Pudjo Rumekso Jadi Sesmenko Polhukam Gantikan Letjen Mulyo Aji

    Panglima TNI Tunjuk Mayjen Pudjo Rumekso Jadi Sesmenko Polhukam Gantikan Letjen Mulyo Aji

    Nasional
    Komisi II dan Pemerintah Setuju 3 RUU DOB Papua Dibawa ke Paripurna

    Komisi II dan Pemerintah Setuju 3 RUU DOB Papua Dibawa ke Paripurna

    Nasional
    Ibu Santi yang Viral karena Suarakan Legalisasi Ganja untuk Pengobatan Anaknya Temui Pimpinan DPR

    Ibu Santi yang Viral karena Suarakan Legalisasi Ganja untuk Pengobatan Anaknya Temui Pimpinan DPR

    Nasional
    Ma'ruf Amin Sebut Pernikahan Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI

    Ma'ruf Amin Sebut Pernikahan Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI

    Nasional
    Wapres Sebut Baru 11 Persen Daerah yang Punya Mal Pelayanan Publik

    Wapres Sebut Baru 11 Persen Daerah yang Punya Mal Pelayanan Publik

    Nasional
    Mengenal Pasal tentang Larangan Ganja Medis di UU Narkotika yang Digugat ke MK

    Mengenal Pasal tentang Larangan Ganja Medis di UU Narkotika yang Digugat ke MK

    Nasional
    Tim Peneliti Rekomendasikan Kapolri Bentuk Komisi Banding Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno

    Tim Peneliti Rekomendasikan Kapolri Bentuk Komisi Banding Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno

    Nasional
    KPK Usut Kasus Suap Pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Jawa Timur untuk Tulungagung

    KPK Usut Kasus Suap Pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Jawa Timur untuk Tulungagung

    Nasional
    Akrabnya Jokowi dan Pemimpin Dunia di KTT G7: Dirangkul Biden, 'Ditinju' Boris Johnson

    Akrabnya Jokowi dan Pemimpin Dunia di KTT G7: Dirangkul Biden, "Ditinju" Boris Johnson

    Nasional
    Danpaspampres Mayjen Budi Utomo Dapat Promosi Jadi Pangdam Mulawarman

    Danpaspampres Mayjen Budi Utomo Dapat Promosi Jadi Pangdam Mulawarman

    Nasional
    Sunny Tanuwidjaja Mundur karena Beda Jalan Politik, Grace Tegaskan PSI Tak Dukung Anies

    Sunny Tanuwidjaja Mundur karena Beda Jalan Politik, Grace Tegaskan PSI Tak Dukung Anies

    Nasional
    Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

    Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

    Nasional
    KPK Duga Ada Pihak yang Rintangi Penyidikan Kasus Suap Dana PEN Kolaka Timur

    KPK Duga Ada Pihak yang Rintangi Penyidikan Kasus Suap Dana PEN Kolaka Timur

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.