Buka Kantor OPM, Pemerintah Inggris Harus Diultimatum

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberadaan kantor resmi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris, telah mencederai hubungan baik dengan Pemerintah Indonesia. Untuk mencegah terjadinya friksi yang lebih besar, kantor OPM itu harus segera ditutup. Anggota Komisi I DPR, Mardani Ali Sera, kecewa dengan sikap Pemerintah Inggris yang mengizinkan OPM membuka kantor resminya di Oxford.

Menurut dia, hal itu merupakan bentuk dukungan Pemerintah Inggris pada gerakan separatis tersebut. "Inggris mengizinkan kantor itu berdiri adalah bagian dari kebijakan nasionalnya," kata Mardani saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Atas dasar itu, ia mendesak Pemerintah Indonesia segera memberi peringatan keras kepada Pemerintah Inggris. Jika dalam waktu tertentu permintaan untuk menutup kantor OPM tidak dipenuhi, Pemerintah Indonesia harus berani memutuskan hubungan dengan Pemerintah Inggris. "Kalau tiga bulan tidak ada indikasi positif dari Pemerintah Inggris, tarik dubes kita dan pulangkan dubes mereka. Enam bulan tidak ada kemajuan, bekukan. Kalau masih tidak ditutup juga, putus saja hubungan kita," ujarnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Inggris secara resmi telah membuka kantor perwakilan OPM di Oxford. Pembukaan kantor OPM ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan kampanye Papua Merdeka. Inggris berkomitmen untuk terus membantu gerakan OPM ini. Sikap pemerintah Oxford di Inggris tersebut dinilai mencederai hubungan Inggris dan Indonesia yang selama ini terjalin baik.

Pemerintah Inggris memang masih mengakui NKRI atas Papua. Namun, pembukaan kantor OPM di Oxford dianggap sikap dualisme yang harus ditentang. Pemerintah diminta untuk tidak permisif dan defensif. Harus ada diplomasi ofensif agar kepentingan nasional bisa diamankan.