Jangan Politisasi Otsus Plus

Jakarta, Kompas - Dengan adanya dukungan politik berupa regulasi dan anggaran, pemerintah daerah Papua diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Wacana otonomi khusus plus juga diharapkan tidak bersifat elitis dan menjadi alat tawar-menawar politik.

Hal ini disampaikan Amiruddin al Rahab selaku juru bicara Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dan Poengky Indarti dari Imparsial, Jumat (3/5), di Jakarta.

Amiruddin mengatakan, saat ini pun sudah terjadi berbagai tambahan pada Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Lepas dari banyak hal pada otsus yang belum terlaksana, ada instrumen dan anggaran dari pemerintah pusat. ”Pemda Papua diharapkan bisa mengapitalisasi peluang-peluang yang ada,” katanya.

Ia mencontohkan, beberapa instrumen yang sudah dibuat adalah Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012. Lewat peraturan presiden tersebut, pemda Papua bisa menunjuk langsung kontraktor lokal untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang kini menjadi fokus pemerintah.

Amiruddin mengatakan, pemerintah berusaha membuka daerah yang terisolasi dengan anggaran dan regulasi khusus. Diharapkan terbukanya isolasi tersebut akan mempermudah distribusi barang dan menurunkan harga barang, seperti semen yang harganya mencapai Rp 1 juta per zak di wilayah-wilayah terisolasi.

Selanjutnya, diharapkan pemda Papua menyiapkan masyarakatnya agar tidak dikuasai pendatang. Ada beberapa contoh hasil bumi yang potensial dan selama ini sudah ditanam masyarakat Papua turun-temurun, seperti cokelat dan kopi.

Komitmen politik

Hal ini tentu membutuhkan komitmen politik, seperti disampaikan Poengky Indarti. Ia berharap pemda Papua dan pemerintah pusat tidak membuat wacana baru soal otsus plus secara elitis. Selama ini, sudah banyak keluhan masyarakat Papua tentang otsus, tetapi tidak ada evaluasi yang menyeluruh.

”Yang ada malah lagi-lagi dibuat alat atau wacana baru seperti otsus plus ini. Dikhawatirkan orang Papua tidak percaya lagi,” kata Poengky.

Menurut dia, elite politik baik di Papua maupun Jakarta jangan sekadar menjadikan wacana otsus plus ini sebagai komoditas politik. Para elite diharapkan menjaring aspirasi dari masyarakat Papua terkait penguatan otsus ini.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, Jumat, di Jakarta, mengatakan, pembenahan pelaksanaan otsus Papua bisa dilakukan sekaligus dengan perbaikan regulasi. Namun, pengawasan perlu diperkuat.

Pembenahan regulasi dirasa perlu karena ada beberapa yang tidak pas dan membawa manfaat. Salah satunya adalah pilkada langsung yang tidak tepat untuk masyarakat Papua dengan suku-suku yang sangat kuat. (ina/edn/RAZ)