BNP2TKI Mulai Terapkan Lelang Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan proses lelang jabatan, Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Senin(15/4/2013) melantik Deputi Penempatan BN2TKI Ir Agusdin Subiantoro, MMA menggantikan pejabat lama Drs Ade Adam Noch yang telah memasuki masa pensiun pada 28 Februari 2013.

Pelantikan Deputi Penempatan yang diproses sebagai hasil lelang jabatan para deputi  di lingkungan BNP2TKI untuk pertama kalinya sejak beberapa bulan lalu dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono bernomor 34/M/2013 tertanggal 8 April 2013.

Sebelum memegang jabatan baru ini, Agusdin menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama sejak 18 Maret 2008 lalu.

Turut menyaksikan pelantikan ini, Wakil Kepala Kapolri, Komjen Nanan Sukarna, Tenaga Profesional Bidang Komunikasi Publik Mahmud F Rakasima, Penasehat Senior Rahmat Ismail, Sekretaris Utama BNP2TKI Edy Sudibyo, Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Endang Endang Sulistyaningsih, Pejabat Eselon 2 BNP2TKI dan Kementrian terkait lainnya, Ketua APJATI Ayub Basalamah, dan stake holder terkait lainnya.

Menurut Jumhur, proses pemilihan Deputi Penempatan ini sebelumnya dibuka kepada publik.

Sejak itu peminat yang ikut dalam proses seleksi baik dari pegawai negeri daerah maupun pusat dan semua calon itu diseleksi oleh tim terdiri dari 5 orang, 3 dari instansi pemerintah yaitu Sekretariat Jenderal Kemenakertrans, Sekretaris Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi dan Sekretraris Utama BNP2TKI dan 2 orang profesional.

Tahapan yang dilalui mulai dari seleksi administrasi, presentasi makalah dan assesment dari lembaga yang mendapat akreditasi dari Kemen PAN.

"Kepala BNP2TKI hanya kurir dan menyampaikan kepada Presiden setelah ada 3 nama yang muncul dari seleksi akhir," kata Jumhur.

Kepada Deputi Penempatan yang baru, Jumhur meminta agar ada pemantapan kebijakan terkait prosedur migrasi yang aman, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), dan pengetatan TKI di sepanjang wilayah perbatasan.

Jumhur menjelaskan, setiap bulan ada sekitar 2.000-2.500 TKI yang diurus dokumennya secara online oleh BNP2TKI.

Sistem layanan online yang sudah terhubung di 438 dinas kab/kota ini telah menghapus mata rantai prosedur TKI non prosedural atau yang mengarah pada trafficking.

"Sistem online BNP2TKI telah kokoh hadapi trafficking di tingkat desa," tegasnya.

Jumhur mencontohkan, soal korban trafficking, ternyata TKI mandiri laki-laki atau perorangan pun banyak yang menjadi korbannya.

Hal itu ketahuan dalam dokumen perjanjian kerja ketika mereka tertangkap. Diakui Jumhur, sistem ini juga kerap menjadi incaran para hacker (para perusak sistem komputer) saat ini.

"Saya meminta Agusdin bisa memantapkan sistem online ini guna mencegah kejahatan para hacker," ujarnya.