Kompas.com - 15/04/2013, 13:09 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

AMBON, KOMPAS.com - Bupati Kepulauan Aru, Teddy Tengko, terpidana korupsi empat tahun penjara dana ABPD Aru tahun anggaran 2006-2007 senilai Rp 42,5 miliar, akhirnya terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Aru.

Teddy terpilih melalui Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Kepulauan Aru yang digelar sejak Jumat (13/4/2013) dan berakhir pada Minggu (14/4/2013). Dalam Musdalub tersebut, Teddy memperoleh empat suara, mengalahkan rivalnya Jefri Natasian, tiga suara dan Desmon Farjer, yang memperoleh satu suara.

Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Husein Toisuta yang memimpin Musdalub tersebut membenarkan, jika Teddy terpilih melalui Musdalub partai Golkar secara sah dan sesuai mekanisme di Partai Golkar. "Teddy terpilih secara demokratis dan sesuai mekanisme organisasi," kata Husein yang dihubungi wartawan, Senin (15/4/2013).

Menurut Husein, Teddy terpilih secara demokratis dan sesuai aturan, sehingga seluruh kader partai diminta dapat menghormati keputusan tersebut dan tidak ada alasan untuk membatalkan hasil Musdalub tersebut.

Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Maluku Zeth Sahuburua menyatakan, pihaknya akan memproses surat keputusan (SK) pelantikan Teddy sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kepulauan Aru. "Pak Teddy terpilih secara demokratis, tidak ada masalah lagi, dan dalam waktu dekat kita akan memproses pengusulan ke DPP untuk dilantik," kata Sahuburua.

Sahuburua menolak menjelaskan status Teddy yang kini sebagai terpidana kasus korupsi.

Musdalub tersebut sempat diwarnai deadlock, karena sejumlah kader Golkar memprotes masuknya Teddy dalam bursa pencalonan. Menurut anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari Golkar, Jafar Hamu, pencalonan Teddy tidak sesuai kriteria berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) Nomor 01 Tahun 2011, yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tentang pemilihan ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar.

Dalam Juknis tersebut di antaranya menyebutkan, seseorang yang maju dalam pencalonan Ketua DPD Partai Golkar, tidak terlibat korupsi, lima tahun terdaftar keanggotannya di Partai Golkar, harus mengikuti pendidikan Partai Golkar serta menjadi pengurus DPD Partai Golkar.

Menurut Jafar, dalam uji kriteria Teddy sudah tidak lolos. Apalagi saat ini yang bersangkutan berstatus anggota PKPI Kepulauan Aru. "Terpilihnya Teddy dalam Musdalub tersebut bertentangan dengan Juknis yang dibuat DPP Golkar, kami minta Ketua Umum DPP Partai Golkar memperhatikan ini," kata Jafar.

Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) RI, menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Teddy Tenko, dalam kasus korupsi dana APBD Kepulauan Kepulauan Aru, 2006 dan 2007 senilai Rp 42,5 miliar. Namun hingga kini, Teddy belum juga diekseskusi pihak kejaksaan atas vonis MA tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    27th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Verifikasi akun KG Media ID
    Verifikasi akun KG Media ID

    Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

    Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.