Kalbar Tolak Penempatan Transmigran

PONTIANAK, KOMPAS - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat menolak rencana penempatan transmigran di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia, khususnya Kabupaten Sanggau. Penempatan transmigran di Sanggau dikhawatirkan bisa memicu konflik lahan.

Pelaksana Tugas Kepala Disnakertrans Kalbar Haris Harahap, di Pontianak, menjelaskan, potensi konflik itu sudah muncul kendati penempatan transmigran masih tahap perencanaan. ”Kami khawatir jika program itu direalisasikan, konflik lahan akan meluas. Dalam tahap perencanaan sudah ada kelompok masyarakat lokal yang menolak. Kami tak ingin memaksakan program itu agar tidak menimbulkan konflik. Apalagi itu program pilihan, bukan wajib bagi Kalbar,” ujarnya, Minggu (14/4).

Selain di Sanggau, penempatan transmigran rencananya juga dilakukan di kabupaten lain di wilayah perbatasan, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Direktur Jenderal Pembinaan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jamaluddien Malik, beberapa saat lalu, menuturkan, penempatan transmigran di wilayah perbatasan Indonesia akan dilakukan pada 2014.

Program penempatan transmigran di perbatasan itu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. ”Untuk tahap pertama akan dibuat model penempatan transmigran dan pengelolaan kawasan budidaya di Sanggau untuk sekitar 4.000 keluarga. Dari evaluasi di Sanggau dibuat model untuk empat kabupaten yang lain,” kata Jamaluddien.

Namun, Jamaluddien tidak bisa dikonfirmasi lagi mengenai penolakan program tersebut.

Haris menambahkan, penolakan itu juga dilakukan setelah pihaknya mengevaluasi program penempatan transmigran di Kalbar yang dimulai pada 1960-an. Sampai kini sudah dibangun 24 unit permukiman transmigrasi (UPT) di sejumlah daerah di Kalbar dan tak satu pun yang bebas dari konflik. ”Jenis konfliknya beragam, seperti tumpang tindih lahan dan konflik dengan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Warga yang tinggal di beberapa UPT yang tak bisa dikelola menjadi masyarakat miskin baru di Kalbar. Salah satu contoh, 12 keluarga asal Nusa Tenggara Timur yang menempati Satuan Permukiman VIII Desa Silimatan Jaya, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Mereka tak mendapatkan lahan budidaya meski sudah ditempatkan di kawasan tersebut sejak 1997 dan kini hidup terlunta-lunta.

Namun, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sanggau Mangiring Simbolon mengakui, kawasan transmigran di Sanggau baru tahap identifikasi. Belum satu kawasan pun yang dipastikan akan menjadi lokasi transmigrasi. (aha)