Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Pejabat Negara Kompak soal Kasus Cebongan

Kompas.com - 12/04/2013, 14:03 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pejabat negara dinilai kompak dalam menanggapi kasus penembakan empat tahanan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di antaranya pernyataan yang memberikan apresiasi terhadap 11 anggota Kopassus yang diduga terlibat dan tidak melihat kasus tersebut dari berbagai sisi.

“Pejabat negara terlihat kompak dalam kasus cebongan ini. Berawal dari pihak kepolisian yang menyerahkan kasus itu ditangani polisi militer,” ujar Koordinator Kontras Haris Azhar saat dihubungi, Jumat (12/4/2013).

Menurut dia, seharusnya kepolisian melanjutkan penyelidikan dan menyampaikannya hasilnya pada publik. Sejumlah pejabat negara juga dinilai tidak mendukung para pelaku dibawa ke peradilan umum agar lebih terbuka. Kemudian, menyusul pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan kesebelas anggota Kopassus adalah ksatria karena mengakui perbuatan.

“Presiden menilai mereka ksatria karena mengakui perbuatan. Tidak fokus memberi pernyataan untuk mendorong penegakan hukum,” kata Haris.

Terakhir, pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Saat proses penyidikan masih berjalan, Purnomo mengeluarkan pernyataan bahwa penyerangan tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Sebab, penyerangan itu dinilai tidak direncanakan dan jajaran pimpinan TNI tidak mengetahui peristiwa tersebut.

"Pengadilan HAM hanya bisa terjadi kalau terjadi penghilangan nyawa, satu ras, etnik, secara menyeluruh. Atau dilakukan secara sistematik berdasarkan kebijakan pimpinan," kata Purnomo, Kamis (11/4/2013).

Pendapat yang sama juga dikatakan Ketua Setara Institute Hendardi. Dia mengatakan, pasca TNI AD mengakui keterlibatan anggotanya, muncul propaganda yang dilontarkan pejabat negara, elit TNI, juga partai politik yang diduga memiliki kedekatan dengan TNI. Menurut Hendardi, mereka tampak memberikan proteksi dan pembelaan kepada pelaku kejahatan.

“Kampanye semacam ini adalah bentuk pembodohan publik dan menyesatkan,” katanya.

Seperti diberitakan, penyerangan Lapas Cebongan disebut berlatarbelakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Santoso di Hugo's Cafe. Empat tersangka pembunuhan Santoso yang kemudian ditembak mati, yakni Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait.

Sebanyak 11 anggota Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan disebut mengakui perbuatan. Mereka, yakni Sersan Dua US, Sersan Satu S, Sertu TJ, Sertu AR, Serda SS, Sertu MRPB, Sertu HS, Serda IS, Kopral Satu K, Sersan Mayor R, dan Serma MZ.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Anggota Kopassus Serang LP Cebongan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com