Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Korban Cebongan Datangi Komnas HAM

Kompas.com - 11/04/2013, 11:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat orang keluarga korban penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2013). Kedatangan mereka langsung disambut Ketua Komnas HAM Siti Noorlaila.

Para keluarga korban yaitu Victor Manbait keluarga dari Johanes Juan Mambait, Jorhanes Kadja keluarga dari Benyamin Sahetapy Engel, Yanny Rohi Riwu keluarga dari Gamiel Yermiyanto Rohi Riwu dan Yohanes Lado keluarga dari Adrianus Candra Galaja. Mereka tiba di kantor Komnas HAM sekitar pukul 10.30 WIB dengan didampingi oleh dua orang komisioner Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Yati Andriyani
dan Malik.

Salah seorang anggota keluarga korban, Vicktor Manbait mengatakan, kedatangan mereka ke Komnas HAM untuk menanyakan sejauh mana kinerja Komnas HAM dalam mengusut kasus ini. Menurutnya, kasus pembunuhan di Lapas Cebongan sarat dengan tindakan pelanggaran HAM. Sehingga Komnas HAM dianggap memiliki otoritas untuk menangani kasus ini.

"Kami berpendapat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi merupakan kejahatan kemanusiaan. Namun Komnas HAM terlalu lamban dalam mengusut kasus ini, sehingga kami datang untuk mengetahui sejauh mana Komnas memandang kasus ini," katanya.

Victor berharap agar pemerintah dapat membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus ini. Selama ini, ia menilai, pemerintah hanya fokus menangani kasus penyerangan di Lapas Cebongan saja. Sementara, akar permasalahan penyebab utama terjadinya penyerangan di Lapas Cebongan tidak diusut.

"Di dalam peristiwa ini, semua terlarut hanya pada kasus Cebongan. Padahal berbagai masalah yang terjadi di Cebongan itu terjadi akibat peristiwa yang terjadi di Hugo's Cafe," ujarnya.

Pertemuan antara Komnas HAM, Kontras dan keluarga korban ini berlangsung tertutup di salah satu ruangan di lantai dua Komnas HAM. Hingga saat ini, proses pertemuan masih berlangsung.

Sebelumnya, keempat keluarga korban ini telah mendatangi Kementerian Hukum dan HAM dan Dewan Pertimbangan Presiden pada Rabu (9/4/2013) kemarin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com