Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga BBM Bersubsidi Harus Berdasar Opsi yang Tepat

Kompas.com - 10/04/2013, 16:33 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar, menilai, desakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, yang mendominasi wacana pemerintah, terasa janggal. 

Pasalnya, struktur harga lebih banyak dikedepankan dalam wacana tersebut, padahal masalah utama ada di struktur produksi yang mengalami penurunan terus-menerus setiap tahun.

"Pemerintah harus menjelaskan dan memaparkan berbagai alternatif opsi yang dibuatnya kepada masyarakat sehingga diharapkan adanya pertimbangan yang matang dan dapat diberikan masukan yang efektif," ujar Rofi menanggapi hal ini di Jakarta, Rabu (10/4/2013). Terlebih lagi, pemerintah sedang merumuskan opsi pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

Salah satu opsi tersebut adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Opsi ini diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Munas ke-IX Asosiasi Pengusaha Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (8/4/2013) lalu.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok kebijakan terkait BBM. Menurutnya, banyak alternatif yang tengah menjadi pertimbangan pemerintah.

Rofi yang merupakan legislator dari Jatim VII ini kemudian menambahkan, jika pemerintah tetap bersikeras menaikkan harga BBM, maka kompensasi tidak boleh berupa bantuan langsung tunai (BLT) seperti kebijakan pasca-kenaikan BBM di masa lalu. Ini karena BLT sesungguhnya tidak dapat menyentuh persoalan pokok masyarakat, baik di sektor konsumsi maupun sektor produksi. Karenanya, lebih baik kompensasi BBM bersubsidi tersebut diarahkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), serta pembangunan infrastruktur energi dan sektor riil di masyarakat.

"Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan migas yang lebih strategis dan komprehensif, jangan sampai kita terus terjebak pada persoalan subsidi BBM terus-menerus setiap tahun.

Beberapa pekan terakhir ini kita justru melihat inkonsistensi kebijakan terjadi di kalangan pemerintah yang plinplan terhadap harga BBM bersubsidi. "Satu waktu mengatakan naik, lalu beberapa waktu kemudian tidak akan naik. Ini menunjukkan bahwa kebijakan harga BBM bersubsidi tidak dilakukan dengan matang," ucap Rofi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

    Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

    Nasional
    Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

    Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

    Nasional
    Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

    Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

    Nasional
    KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

    KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

    Nasional
    PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

    PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

    Nasional
    PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

    PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

    Nasional
    KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

    KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

    Nasional
    MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

    MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

    Nasional
    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Nasional
    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    Nasional
    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    Nasional
    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com