DKI Jajaki Sistem Donasi Parkir

Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki sistem donasi parkir untuk menata parkir di badan jalan dan parkir liar. Tahap pertama penataan parkir dengan sistem donasi ini rencananya akan diterapkan di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (8/4), mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan dokumen lelang. ”Sistem donasi parkir pernah diterapkan di Hongaria dan berhasil. Tahun 1990-an, kondisi Hongaria mirip Jakarta. Mobil parkir melintang di mana-mana. Lalu mereka menerapkan sistem donasi parkir,” katanya.

Dengan sistem itu, pengendara harus memasukkan data berupa pelat nomor kendaraan dan lama parkir ke sebuah mesin, lalu melakukan pembayaran. Juru parkir hanya bertugas memeriksa apakah pembayaran parkir sudah dilakukan.

Cara itu, menurut Basuki, akan menutup kemungkinan dana parkir dipermainkan. Dia menambahkan, sistem donasi parkir tidak bertujuan mencari uang, tetapi mengendalikan kendaraan yang parkir di badan jalan. Juru parkir sama sekali tidak akan menerima uang.

Meteran

Direktur Eksekutif Institute for Transportation and Development (ITDP) Indonesia Yoga Adiwinarto mengatakan, konsep parkir di badan jalan akan ditata melalui meteran parkir (parking meter). Setiap jarak 50 meter disediakan meteran parkir.

”Pembayaran meteran parkir itu bisa memakai uang kertas, kartu pintar (smart card), atau layanan pesan singkat (SMS). Intinya, juru parkir tidak menerima uang,” ujar Yoga.

Juru parkir, lanjut Yoga, akan memegang semacam alat untuk memindai pelat nomor kendaraan yang parkir. Dari situ akan terlihat lama parkir kendaraan. Data kemudian dikirim ke unit pelaksana teknis (UPT) parkir atau perusahaan parkir.

Jika kendaraan belum membayar parkir, juru parkir akan mencetak bukti lokasi dan lama parkir. Pemilik kendaraan harus membayar tagihan parkir itu ke bank atau ke tempat yang ditunjuk.

Dengan sistem itu, kebocoran parkir bisa diminimalisasi. Selain dikelola UPT perparkiran, sistem donasi parkir juga bisa diserahkan kepada pihak swasta dengan perhitungan bagi hasil.

ITDP, lanjut Yoga, akan membantu mengembangkan zona parkir di Jakarta. Tahap pertama, perhitungan sudah dilakukan untuk kawasan Pasar Baru.

”Hitungan itu sebenarnya cukup menguntungkan. Kalau kami tawarkan kepada swasta pun bakal menguntungkan. Juru parkir tidak hanya dari pegawai pemda (pemerintah daerah), tetapi bisa juga perusahaan parkir. Pendapatan parkir pun transparan,” ujar Yoga.

Basuki berencana menerapkan sistem donasi parkir di Pasar Baru pada tahun ini. Sebelumnya, penataan parkir di badan jalan telah dilakukan di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2013 terlihat target pendapatan dari UPT Pengelola Perparkiran sebanyak Rp 22 miliar.(FRO)