Patung di Penghujung Masa Jabatan Gubernur Riau

PEKANBARU, KOMPAS.com -  Di penghujung jabatannya, Gubernur Riau Rusli Zainal, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PON Riau 2012 dan penyalahgunaan izin hutan tanaman industri, ternyata ingin membuat kenang-kenangan dengan meninggalkan beberapa bangunan patung dan prasasti.

Rusli misalnya, sudah mencanangkan pembangunan tugu Pekan Olahraga Nasional 2012 dan Islamic Solidarity Games 2013 senilai Rp 7,5 miliar, monumen Bahasa Indonesia senilai Rp10 miliar, prasasti pembangunan Riau senilai Rp 1,7 miliar dan museum perempuan senilai Rp 10 miliar.

"Anggaran pembangunan patung-patung dan bangunan yang kurang bermanfaat itu lebih dari 40 miliar. Seluruhnya sudah disahkan pada APBD 2013 ini dan tinggal dibangun saja," ungkap Usman, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang dihubungi hari Kamis (4/4/2013).

Sebaliknya, kata Usman, program yang memihak rakyat miskin, sangat tidak sebanding. Misalnya biaya penanggulangan penyakit menular hanya dituangkan dalam APBD sebesar Rp 4,4 miliar. Bantuan beasiswa pelajar miskin penunjang BOS hanya Rp 12,02 miliar. Pengobatan peningkatan gizi Rp 1,9 miliar dan Jamkesda Rp 30,6 miliar.

Usman menambahkan, Riau memiliki total APBD Riau 2013 sebesar 8,3 triliun. Angka itu cukup besar untuk daerah berpenduduk 6,4 juta jiwa.

Namun, APBD yang besar itu ternyata tidak berpihak kepada rakyat. Menurut Usman, sekitar 60 persen dari anggaran itu atau setara Rp 5 triliun, habis untuk belanja pegawainya. Sisanya, sekitar 3,3 triliun baru dibagikan untuk rakyat.

"Dengan alokasi anggaran seperti itu, rakyat miskin tetap saja miskin, sementara yang kaya hanya segelintir pejabat saja," kata Usman.

Akibatnya, kata Usman, anggaran pendidikan yang diamanatkan UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional sebesar 20 persen dari total APBD, hanya dibuat 15,5 persen saja. Anggaran kesehatan yang semestinya mencapai 10 persen, hanya dianggarkan 6,6 persen.

Uang untuk kebutuhan pejabat justru dibuat untuk berfoya-foya. Dana untuk perjalanan dinas pejabat Riau mencapai Rp 332,6 miliar. Adapun untuk anggota DPRD Riau anggaran jalan-jalan itu mencapai Rp 53 miliar.

Masih ada lagi dana yang tidak relevan. Misalnya, biaya pengamanan ISG atau ajang olimpiade negara-negara Islam yang semula akan digelar awal Juni, namun kemudian diundur sampai Oktober 2013, mencapai Rp 7,5 miliar, Dana itu untuk pengamanan kedatangan Presiden dan Wakil Presiden pada pembukaanan penutupan ISG.

Melihat begitu banyaknya ketidaktepatan anggaran yang pada ujungnya tidak tepat sasaran, kata Usman, pihaknya akan melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Agung dalam waktu dekat. Dia berharap, MA dapat mengabulkan permintaan Fitra agar, proyek-proyek yang tidak jelas maknanya bagi rakyat dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Masih banyak rakyat yang miskin di Riau. Masih banyak sekolah yang rusak, ratusan kilometer jalan raya hancur. Lebih baik uang rakyat itu dialihkan kesana," kata Usman.