Kasus Lebih Dahsyat dari Cebongan Bisa Terjadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah harus menangkap semua pelaku yang terlibat dalam penyerangan dan pembunuhan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Jika tidak tuntas, peristiwa yang lebih mengerikan bisa terjadi.

"Pemerintah tidak bisa main-main dengan persoalan ini. Bukan mustahil akan ada yang jauh lebih dahsyat," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, di Jakarta, Rabu (27/3/2013).

Jika melihat peristiwa di Lapas Sleman, Ikrar sependapat jika Indonesia tengah berada di dalam bahaya. Apalagi, kata dia, jika benar ada oknum anggota TNI yang terlibat dalam peristiwa itu. Hanya saja, ia tak mau menduga para pelaku dari TNI.

Hendardi dari Setara Institute menilai peristiwa di Lapas Sleman menunjukkan hukum telah sampai di titik terendah. Peristiwa seperti itu selama ini hanya dilihatnya di film-film. Namun, ternyata terjadi dalam kehidupan nyata.

Hendardi menduga kuat bahwa para pelaku berasal dari TNI. Ia menyayangkan sikap kontraproduktif para petingggi TNI yang malah semakin membuat rumit masalah. Para petinggi TNI langsung membantah adanya keterlibatan TNI meskipun penyelidikan belum tuntas.

"Bukannya investigasi mendalam, yang muncul penyangkalan-penyanggalan, lempar tanggung jawab. Tidak cukup penyelidikan hanya dilakukan tim dari kepolisian dan TNI. SBY harus bentuk tim investigasi independen," kata Hendardi.

Sebelumnya, Presiden memerintahkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengungkap para pelaku dan memastikan semua yang terlibat diadili di pengadilan.

Presiden juga menginstruksikan Panglima TNI Laksamana (TNI) Agus Suhartono agar seluruh jajaran TNI bekerja sama dengan Polri dalam pengungkapan identitas para pelaku.

"Presiden menegaskan bahwa kewibawaan negara harus dipulihkan dan kepercayaan rakyat terhadap hukum tidak boleh berkurang karena peristiwa ini. Presiden SBY menyeru agar masyarakat ikut memberi dukungan dan mengawal proses penyelidikan ini," kata Daniel Sparringa Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik.