Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Geledah Ruangan DPKAD Bandung

Kompas.com - 25/03/2013, 20:08 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Delapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang menggeledah ruangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jalan Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (25/3/2013). KPK melakukan penggeledahan di beragam tempat, termasuk ruang ini, terkait tertangkap-tangannya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, Jumat (22/3/2013), saat menerima suap yang diduga terkait perkara korupsi bantuan sosial Kota Bandung.

"Mungkin saja soal pengambilan dokumen," kata Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda saat ditemui wartawan di kantor Pemkot Bandung, Senin, (25/3/2013). Dia mengaku tidak tahu lebih banyak soal kedatangan para penyidik KPK tersebut.

Penyidik KPK datang sekitar pukul 16.00 WIB, menggunakan dua mobil. Sebelum menggeledah ruang DPKAD, KPK sempat memasuki ruangan Walikota Bandung Dada Rosada, namun, orang nomor satu di Kota Bandung itu tak ada di ruangannya. Sejak siang para wartawan pun sulit menemuinya, dan tak ada informasi yang didapat mengenai keberadaan Dada saat ini.

Sesudah 'mampir' di ruangan Dada, para penyidik KPK langsung menuju ruangan Asisten Daerah II bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Ubad Bachtiar. Tak lama berselang, tim KPK diantar Ubad ke ruangan DPKAD Kota Bandung. Ruang ini diyakini sebagai ruang pengolahan uang terkait dugaan korupsi bantuan sosial Kota Bandung yang merugikan negara Rp 66 miliar.

Berdasarkan pantauan di lapangan, KPK sempat kesulitan saat memasuki ruang DPKAD. Pintu ruangan itu terkunci. Butuh waktu sekitar 10 menit, sesudah Ubad meminta kunci ruangan pada pegawai Pemkot Bandung.

Tak hanya satu tempat

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK terkait kasus ini, tak hanya dilakukan di satu tempat. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan penggeledahan juga dilakukan di rumah dan ruang kerja pelaksana tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat dan Bendahara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Pupung.
"Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari sejumlah alat bukti terkait kasus dugaan korupsi suap dana bantuan sosial Pemkot Bandung," terangnya.

 

 

Seperti diketahui, KPK menangkap empat orang dalam operasi tangkap tangan di dua lokasi, Jumat (22/3/2013). Setyabudi dan Asep Triana ditangkap di ruang si hakim di PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Bandung. Sementara itu, Herry dan Pupung ditangkap di ruang kerja masing-masing di kantor Pemkot Bandung.

Keempatnya lalu menjalani proses pemeriksaan selama hampir satu hari. KPK juga mengamankan seorang petugas keamanan di PN Bandung untuk diperiksa. Dalam kasus ini Pupung tidak ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang lagi ditetapkan KPK sebagai tersangka adalah Toto Hutagulung, yang diduga sebagai orang yang menyuruh Asep mengantarkan uang ke Setyabudi.

Kasus tangkap tangan suap ini diduga terkait penanganan perkara korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung. Menurut hasil penyidikan lebih lanjut, KPK juga telah mencegah Wali Kota Bandung Dada Rosada. KPK akan segera menjadwalkan pemeriksaan untuk Dada sebagai saksi dari tiga tersangka, yakni Asep, Herry, dan Toto.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KPK Tangkap Tangan Hakim Bandung

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Nasional
    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Nasional
    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

    Nasional
    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Nasional
    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Nasional
    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Nasional
    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    Nasional
    Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

    Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

    Nasional
    Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

    Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

    Nasional
    Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

    Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com