Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1 April, MK Pilih Pengganti Mahfud

Kompas.com - 22/03/2013, 14:39 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi memastikan, pelaksanaan pemilihan Ketua MK untuk menggantikan Mahfud MD akan dilaksanakan pada 1 April 2013 mendatang. Keputusan itu diambil melalui rapat antara hakim MK terkait pengambilan keputusan pelaksanaan pemilihan tersebut.

"Kami sudah melakukan rapat, dan perkiraan kami pemilihan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2013," kata Juru Bicara MK M. Akil Mochtar, Jumat (22/3/2013).

Pernyataan Akil membantah isu yang berkembang bahwa pemilihan Ketua MK akan dilaksanakan sebelum masa jabatan Mahfud MD berakhir.

Akil mengungkapkan, pelaksanaan pemilihan Ketua MK paling lambat dapat dilaksanakan tujuh hari setelah masa jabatan Mahfud MD berakhir. Calon ketua MK nantinya akan dipilih minimal tujuh orang hakim MK sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam Undang-undang MK. Pelaksanaannya dilakukan secara tertutup dengan cara musyawarah mufakat. Jika tak berhasil, maka para hakim akan melakukan pemungutan suara terbuka atau voting.

"Jika jumlah hakim yang akan melakukan pemilihan tidak mencapai kuorum, maka proses pemilihan itu dapat ditunda selama dua jam," ungkapnya.

Namun, Akil menambahkan, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan jumlah hakim tetap tidak mencapai kuorum, maka pelaksanaan pemilihan dapat tetap dilakukan dengan jumlah hakim yang ada.

"Kalau sudah ditunda tetapi tetap tidak memenuhi kuorum maka (proses pemilihan) dapat tetap dilanjutkan dengan hakim yang ada," sambungnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com