Perusahaan Besar Perlu Bangun Fasilitas Perumahan Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengimbau perusahaan-perusahaan besar untuk dapat menyisihkan keuntungan untuk menyediakan fasilitas perumahan pekerja di sekitar kawasan industrinya. Perumahan bagi pekerja adalah salah satu kebutuhan dasar untuk tempat tinggal pekerja.

"Namun, saat ini biaya sewa rumah maupun harga rumah belum terjangkau bagi kebanyakan pekerja atau buruh sehingga dibutuhkan adanya keterlibatan dan bantuan dari pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta dalam mewujudkannya," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis (21/3/2013).

Penyediaan rumah bagi pekerja atau buruh merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh selain juga peningkatan produktivitas kerja bagi buruh yang tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dari tempat tinggal mereka ke tempat kerja. Selain keterlibatan lintas intansi pemerintah pusat dan daerah, lanjut Muhaimin, penyediaan rumah pekerja itu juga membutuhkan keterlibatan dan bantuan dari pihak-pihak swasta untuk secara mandiri menyediakan perumahan bagi para pekerjanya.

"Untuk mewujudkan perumahan pekerja memang diperlukan langkah-Iangkah percepatan penyediaan rumah yang layak huni bagi pekerja/buruh yang lokasinya dekat dengan tempat bekerja sehingga menghemat biaya transportasi dan harga sewa rumah dapat terjangkau sesuai dengan daya beli para pekerja/buruh," kata Muhaimin.

Sebelumnya, Pemerintah telah membentuk Tim Program Percepatan Pembangunan Perumahan Pekerja Buruh (P5KP) pada tahun 2008 yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum serta PT Jamsostek (Persero) untuk penyediaan rumah tersebut. Sejak tahun 2008 Tim P5KP telah menghasilkan pembangunan rumah susun di Kawasan Industri PT. Sango Industri Ceramic Jawa Tengah sebanyak 500 unit dan di Kawasan Industri PT. Industri Karet Deli Sumatera Utara sebanyak 508 unit.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan lima Gubernur di Provinsi Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan D.I Yogyakarta mengenai penyediaan rumah susun sewa bagi pekerja atau buruh.