Jawa Tengah Perlu Kawasan Industri untuk Relokasi Pabrik

Semarang, Kompas - Keinginan sejumlah pengusaha di Jawa Barat serta DKI Jakarta dan sekitarnya untuk merelokasi dan memperluas industri ke wilayah Jawa Tengah harus didukung dengan ketersediaan kawasan industri yang memadai.

Saat ini, dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng), hanya ada enam kawasan industri. Lima kawasan terpusat di Kota Semarang dan satu kawasan di Kabupaten Cilacap.

Selain keenam kawasan industri itu, sejauh ini Jateng hanya memiliki zona-zona industri yang lahannya kurang dari 5-10 hektar yang belum dikelola secara terpadu.

”Gencarnya perusahaan mendirikan pabrik di Jateng itu peluang sekaligus tantangan. Persoalannya, investor itu memerlukan kawasan industri dengan luasan lebih dari 10 hektar dengan pengelolaan terpadu. Untuk itulah, Jateng masih perlu berbenah,” kata Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jateng Yuni Astuti, Rabu (20/3), di Semarang.

Yuni menyatakan, investor luar yang masuk ke Jateng sangat berminat kalau terdapat kawasan industri yang dikelola terpadu. Dengan pengelolaan terpadu, investor tinggal mendirikan pabrik dan beroperasi mengingat semua persyaratan perizinan sudah ditangani pengelola. Selain perizinan cepat dan mudah, salah satu keuntungannya adalah jaminan luas area di kawasan industri.

Sepanjang tahun 2012, menurut Yuni, sudah ada 40 perusahaan yang berminat berinvestasi di Jateng. Bentuknya hampir 60 persen perluasan dan pengembangan usaha. Artinya, pabrik asal tetap beroperasi, tetapi perluasannya ke Jateng.

Dari jumlah itu, 19 perusahaan telah merealisasikanya. Dari sektor ini, ada peningkatan pergerakan jumlah pekerja yang terserap lebih dari 7.000 orang sepanjang 2012 hingga awal 2013.

Pada awal tahun 2013, BPMD Jateng sudah mengeluarkan izin usaha bagi beberapa perusahaan yang memperluas usaha. Nilai investasi itu di atas Rp 587,74 miliar.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jateng Frans Kongi menyambut baik kesediaan sejumlah perusahaan untuk relokasi usaha agar meningkat ke Jateng.

Ia menyebutkan, upah pekerja di Jakarta dan sekitarnya sudah mencapai Rp 2,2 juta per bulan. Upah di Kabupaten Boyolali dan sekitarnya masih Rp 1 juta per bulan, sedangkan di Semarang dan sekitarnya Rp 1,2 juta per bulan.

”Memang muncul wacana relokasi 90 pabrik sektor garmen dan tekstil dari Jakarta ke Jateng dan Jabar akibat kenaikan UMP (upah minimum provinsi). Ini harus diantisipasi Pemprov DKI Jakarta. Jika dibiarkan, berpotensi ada penambahan angka pengangguran sebesar 25.000 sampai 30.000 orang,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yakin, keputusan pengusaha tidak akan memengaruhi iklim investasi secara umum di DKI Jakarta. (WHO/NDY)