Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Harap Menkominfo Blokir Situs Pembuat Bom

Kompas.com - 16/03/2013, 14:27 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Republik Indonesia berharap Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memerintahkan jajarannya memblokir situs internet yang berisi panduan merakit bom. Pasalnya, pelaku teror yang dibekuk polisi akhir-akhir ini belajar membuat bom secara otodidak dari situs internet.

Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius dalam jumpa pers terkait penangkapan teroris Bekasi di kantornya, Jakarta, Sabtu (16/3/2013).

"Pelaku tidak lagi secara fisik latihan membuat bom. Kominfo bisa diverifikasi, dicek, dan diseleksi dengan baik situs yang menjadi panduan membuat bom itu. Konten yang isinya seperti itu agar tidak tersebar ke masyarakat karena kecenderungannya mereka belajar dari situ," kata Suhardi.

Ia menambahkan, para pelaku teror membuat bom secara otodidak karena operasi mereka kini terdiri dari kelompok-kelompok. Menurutnya, hal itu berbeda dengan para pelaku teror terdahulu yang bergerak jika ada instruksi langsung dari atasan. Pelaku teror sekarang bergerak untuk merencanakan teror karena inisiatif sendiri. Alhasil, pembuatan bom yang mereka lakukan hanya membutuhkan waktu singkat karena ketersediaan panduan di dunia maya.

"Pola terorisme ini tidak direktif dari atasannya, top down, tapi sekarang parsial. Kelompok ini langsung bicara dan memutuskan eksekusi, sudah tidak lagi tunggu perintah dari amir atau pimpinannya. Ini yang perlu diwaspadai," tegasnya.

Selain itu, kata Suhardi, ketersediaan bahan dasar pembuat bom mudah didapat di pasar. Hal tersebut semakin memudahkan akses bagi kelompok teror merencanakan aksinya. Menurutnya, Polri sedang berkonsentrasi pada hal ini dengan penelurusan penjualan bahan pembuat bom.

"Penjualan pupuk yang jadi bahan pembuat bom jadi konsen kami. Kami sedang cari cara reduksi untuk hal ini," terangnya.

Selain itu, menurut Suhardi, buku yang berisi mengenai ajakan teror harus diwaspadai bersama. Informasi dalam buku yang provokatif, kata dia, harus disensor untuk memininalisasi teror. Pihak yang terkait langsung dengan hal itu, yaitu alim ulama dan Kominfo harus berperan aktif memberikan pencerahan terhadap isi buku.

"Contoh, buku yang dipublikasi apakah itu sesuai dengan nilai Pancasila, harusnya pemahamannya seperti itu. Nilai Pancasila harus terintegrasi," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, salah satu dari tujuh pelaku perampokan di toko emas di Tambora, Jakarta Barat, yang ditangkap di Bekasi, berinisal M, diketahui terlibat bom Beji yang meledak di Depok, Jawa Barat. Pelaku juga berkaitan dengan perampokan di Bank CIMB, Medan, beberapa waktu lalu.

M ditembak mati polisi karena melawan saat akan diciduk. Selain M, Kodrat alias P dan A juga ditembak mati. Sementara itu, mereka yang ditangkap masing-masing berinisial Togok alias A, H, S, dan Giting. Adapun barang bukti yang disita dari para tersangka, yakni 5 senjata api rakitan, peluru kaliber 9 mm, 34 butir, 14 bom pipa, 2 sepeda motor, dan emas 1 kilogram.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com