Konflik di Bratasena Sita Perhatian Komnas HAM

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Krisis di tambak udang PT Central Pertiwi Bahari eks Bratasena akibat konflik antarpetambak menyita perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Siti Noor Laila, Ketua Komnas HAM terpilih, dihubungi pada Rabu (13/3/2013), mengatakan, sehari pasca-bentrokan antar-petambak di Bratasena, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Kepolisian RI untuk berusaha mengondusifkan situasi di lapangan.

Komisioner Komnas HAM asal Lampung ini mengatakan, memburuknya situasi di tambak Bratasena seperti saat ini sempat ia wanti-wanti dan dikhawatirkan sebelumnya. "Sebelum bentrok pecah kemarin, pada Minggu (10/3/2013) saya sebetulnya sudah menyampaikan ke Wakil Bupati Tuba (Heri Wardoyo) agar segera dilakukan pertemuan lanjutan membahas konflik itu sesegera mungkin. Saya minta 15 Maret ini pertemuan diagendakan karena situasi di sana kian memanas," ujarnya.

Mewakili Komnas HAM, Siti Noor Laila sempat terjun langsung ke tambak udang CPB pada Februari 2013 lalu untuk melihat situasi di lapangan. Kunjungan lapangan ini untuk menindaklanjuti soal pengaduan dari petambak yang tergabung dalam Forum Silaturahmi (Forsil) Petambak Plasma Bratasena ke Komnas HAM soal indikasi pelanggaran HAM, Januari lalu.

Ia meminta Pemkab Tuba melakukan langkah sigap dan strategis untuk memediasi kedua kelompok petambak, termasuk perusahaan PT CPB. "Para pihak mesti menahan diri. Jangan memaksakan kehendak sebelum ada pertemuan lanjutan," tutur advokat dari Lampung ini.