Soekarwo Fokus Pilkada Jatim

Surabaya, KOMPAS - Munculnya nama Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam bursa ketua umum Partai Demokrat memicu reaksi dari daerah. Kader Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jatim berharap Soekarwo tetap di Jatim untuk fokus terhadap pemenangan pemilihan kepala daerah pada Agustus 2013.

Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim Achmad Iskandar mengakui, figur Soekarwo sangat dibutuhkan Demokrat untuk memenangkan Pilkada Jatim dan pengembangan partai di daerah. ”Pakde Karwo (Soekarwo) sudah identik dengan Jatim. Elektabilitasnya juga tinggi sehingga kami berharap dia tetap di Jatim,” ujar Achmad, Kamis (28/2).

Soekarwo yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini sudah memastikan maju di Pilkada Jatim dengan kembali menggandeng Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Pasangan ini juga berupaya menggalang koalisi dengan partai lain seperti Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

Krisis NTT

Dalam debat cagub Nusa Tenggara Timur di Kupang, Kamis, Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia Guido Suprapto Pr menilai, NTT mengalami krisis kepemimpinan, ditandai dengan resistensi dan penolakan terhadap kebijakan yang diambil. Terjadi indikasi kuat dan fenomenal, yakni social distrust.

”Penyebabnya adalah korupsi, degradasi moral, dan rendahnya etika pemimpin. Motif-motif jadi pemimpin di daerah, yakni kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan, semuanya terbungkus dalam kalimat melayani,” kata Suprapto. Debat yang diprakarsai Yayasan Peduli Sesama NTT itu hanya diikuti dua dari lima pasangan cagub/cawagub NTT, yakni Esthon Foenay-Palu Tallo dan Chris Rotok-Paul Liyanto. Tiga pasangan lain tidak hadir meski sudah diundang. Debat sedianya dimulai pukul 09.00 Wita, tetapi molor sampai pukul 11.20 Wita.

Esthon mengaku punya 16 program strategis dan 7 program prioritas dengan visi NTT sejahtera dan berdaya saing. Misi ini mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar warga berkualitas dan terjangkau. Chris menegaskan menyiapkan tiga program unggulan yang dikembangkan di NTT, yakni pertanian, pendidikan, dan kesehatan, ditambah pariwisata dan peternakan.

Panitia Pengawas Bali meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah itu menertibkan iklan terkait pemunculan tiga pasangan kandidat peserta Pilkada Bali. Alasannya, penetapan calon baru dilakukan 29 Maret. Selain itu, adanya indikasi ketidaknetralan beberapa kepala daerah. Ketua Panwas Bali I Made Wena, di Denpasar, Kamis, mencontohkan sejumlah baliho berisi menggiring warga memilih salah satu pasangan pada Pilkada Bali yang digelar 15 Mei ini.

Sulit netral

Masalah netralitas juga menghantui pegawai negeri sipil. Sejumlah fakta di daerah, PNS masih sulit lepas dari sikap tak netral. Mereka terjebak antara tugas dan upaya mobilisasi yang dilakukan kontestan pemilu.

Demikian dikatakan Ketua Bidang III Dewan Pengurus Nasional Korpri Iskandar Andi Nuhung, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (28/2). ”Di Indonesia ada 4,7 juta PNS, di luar badan usaha milik negara. Bisa dibayangkan, jika satu PNS memiliki empat anggota keluarga, sudah berapa jumlah suara yang bisa diberikan,” ujarnya.

Gatot Pujo Nugroho harus menunggu lebih lama sebelum dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara definitif. Pelantikan yang sedianya dilangsungkan Kamis pukul 15.00 diundur sampai waktu yang belum ditentukan. ”Pelantikan diundur atas permintaan DPRD Sumut. Surat DPRD hanya menyebutkan pengunduran disebabkan satu dan lain hal. Kami hanya pihak yang diminta melantik dalam sidang paripurna istimewa,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Jakarta.

Sehari sebelumnya, Kemendagri menunggu kepastian pelantikan dari DPRD Sumut. Kamis pagi, rencana pelantikan masih tetap, tapi waktu bergeser dari pukul 14.00 jadi pukul 15.00.

Gatot sudah mendapatkan keputusan presiden tentang pengesahan pengangkatan wagub Sumut sebagai gubernur masa jabatan 2008-2013. Keppres diterbitkan 13 Februari 2013. Gatot pada 16 Juni 2008 dilantik sebagai wakil gubernur mendampingi Syamsul Arifin. Namun, setelah Syamsul Arifin tersangkut masalah korupsi, sejak 21 Maret 2011 Gatot menjabat pelaksana tugas gubernur. Dia tidak memiliki kewenangan strategis seperti memutasi pejabat.

Saat ini Gatot yang kembali mencalonkan diri dalam Pilkada Sumut tengah cuti kampanye. Pemungutan suara Pilkada Sumut dilaksanakan 7 Maret 2013. 
(ETA/DEN/ILO/DIA/KOR/ WSI/COK/AYS/ODY/RUL/ WER/WIE/INA)