Empat Persoalan dalam Rencana Kandidat

Beragam persoalan masih menggelayut di tatar Pasundan saat berlangsungnya gegap gempita pesta demokrasi, Pilkada Jawa Barat 24 Februari 2013. Selain pendidikan, kesehatan, dan korupsi, persoalan kerusakan lingkungan yang langsung mendera kehidupan rakyat juga seolah dibiarkan makin masif.

Di samping menimbulkan kesengsaraan, misalnya akibat bencana alam, banjir dan longsor, serta hilangnya potensi kehidupan, banyak potensi alam belum bisa dimanfaatkan sebagian besar masyarakat Jawa Barat, terutama di pedesaan. Pantai dan hutan di pantai selatan telanjur rusak. Padahal, manfaatnya hanya dinikmati segelintir orang.

Kerusakan pantai dan hutan di Kabupaten Tasikmalaya, misalnya, tergolong memprihatinkan. Beberapa penyebabnya adalah penambangan pasir besi dan penebangan pohon yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Truk pengangkut pasir besi dan pohon juga ikut merusak jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya.

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat menghitung kerugian akibat eksploitasi pasir besi saja mencapai Rp 7,5 miliar per tahun. Padahal, pendapatan asli daerah dari kegiatan usaha pengerukan alam itu hanya Rp 400 juta per tahun. Yang menanggung kerusakan itu adalah rakyat Jawa Barat, sedangkan yang menikmati keuntungan hanya segelintir orang dan oknum pejabat yang mendapat ekses finansial dari perizinan.

Kehancuran lingkungan di Jawa Barat juga berdampak buruk bagi masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya adalah terjadi banjir yang makin menyeramkan selama musim hujan.

Sesepuh Jawa Barat, Solihin GP, sangat kecewa melihat pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ketua Dewan Pembina Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda ini berpendapat, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat seharusnya berani membina, mengendalikan, dan ”menguasai” bupati/ wali kota yang kebijakannya merusak lingkungan.

Melalui konsep manajemen piramida, gubernur seharusnya tegas dan berwibawa menempatkan diri di puncak piramida mengendalikan bupati/wali kota di daerah. Sebab, gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang dilindungi undang-undang dan peraturan pemerintah. ”Namun, nyatanya, gubernur di era Reformasi ini lemah dalam leadership membina dan mengendalikan bupati atau wali kota,” ujar Solihin.

Pandangan Solihin adalah penglihatan 50 juta warga Jawa Barat. Para pembayar pajak itu tidak melihat di Jawa Barat ada kabupaten/kota unggulan yang sesungguhnya, baik dalam bidang sosial kehidupan, ketahanan pangan, maupun lingkungan.

Untuk itu, Kompas sengaja menampilkan rencana kebijakan dari para calon gubernur terkait keempat persoalan itu apabila nanti terpilih (lihat Grafis).(REK/ELD/MHF/SEM/CHE/NIK/HEI/DMU)