Jepang Tanyakan MRT

Jakarta, Kompas - Delegasi Japan International Cooperation Agency mendatangi Balaikota Jakarta. Mereka membicarakan proyek yang belum selesai di Ibu Kota, seperti mass rapid transit. JICA ingin memastikan kelanjutan proyek yang mereka danai.

”Mereka menanyakan kelanjutan proyek MRT (mass rapid transit). Mereka ingin tahu proyek ini jalan atau tidak. Kita ingin panggil Direktur Utama MRT agar segera melaksanakan tahapan proyek berikutnya,” tutur Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (19/2), seusai bertemu pihak Japan International Cooperation Agency (JICA).

JICA adalah sebuah lembaga yang didirikan Pemerintah Jepang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. Pertemuan antara pejabat Pemerintah Provinsi DKI dengan JICA berlangsung sekitar satu jam. Ada enam delegasi JICA yang hadir, dipimpin Wakil Presiden JICA Hiroto Arakawa.

Pejabat Pemprov DKI yang hadir, selain Basuki, yakni Deputi Gubernur Bidang Transportasi Sutanto Soehodo dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Sarwo Handayani.

Dalam pertemuan itu, tutur Basuki, delegasi JICA tak mempermasalahkan adanya perubahan pembagian beban investasi dengan komposisi 51 persen ditanggung Pemprov dan 49 persen ditanggung pemerintah pusat.

Sebelumnya, komposisi beban investasi MRT, 58 persen ditanggung Pemprov DKI dan 42 persen ditanggung pusat. Gubernur DKI Jokowi mengajukan perubahan beban investasi agar dapat menekan tarif MRT.

Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana untuk pro- yek MRT di ruas Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia sejauh 15,7 kilometer sebesar Rp 15 triliun. Namun, belum ada persetujuan pinjaman proyek untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan sejauh 8,1 kilometer.

Deputi Gubernur Bidang Transportasi Sutanto Soehodo berharap JICA tidak hanya menyediakan pinjaman uang, tetapi juga membantu pengiriman tenaga ahli untuk membantu manajemen proyek.

”Kami juga menginginkan ada kelanjutan untuk proyek koridor utara-selatan, sampai ke Kampung Bandan,” kata Sutanto. Sutanto juga mengharapkan JICA memberikan pinjaman untuk proyek MRT ke arah timur.

Jalan akses Tanjung Priok

Sementara itu, pihak JICA tidak memberikan pernyataannya. Seusai pertemuan, tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan pihak JICA ke media. Mereka keluar ruangan satu per satu tanpa berhenti di depan media yang sudah menunggu di luar.

Menurut Basuki, dalam pertemuan itu, Hiroto dan pejabat JICA juga mengingatkan, lembaga donor itu sudah membantu Indonesia dalam beberapa proyek besar sejak tahun 1970-an. Delegasi JICA juga menawarkan bantuan untuk menangani masalah kemacetan di 13 persimpangan di Jakarta.

JICA juga menanyakan kelanjutan proyek jalan akses Tanjung Priok yang terkendala pembebasan lahan sejauh 200 meter. Pinjaman dana JICA untuk proyek ini diberikan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, pembebasan lahannya di bawah kewenangan Pemprov DKI.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Sarwo Handayani yakin persoalan pembebasan lahan akses Jalan Tol Tanjung Priok dapat diatasi.

Pengamat transportasi dari Fakultas Teknik UI, Alvinsyah, menduga JICA tidak menginginkan sejumlah proyek ini mengambang, apalagi gagal. ”Mereka ingin memastikan tidak ada perubahan rencana awal melanjutkan proyek,” tuturnya. (NDY)