Akbar: Lapindo Bisa Berdampak

JAKARTA, KOMPAS.com - Berlarut-larutnya penyelesaian ganti rugi kepada korban luapan lumpur Sidoarjo oleh PT Minarak Lapindo (Lapindo Brantas) dikhawatirkan bakal mempengaruhi elektabilitas Aburizal Bakrie dan Partai Golkar pada Pemilihan Umum 2014. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung berharap, Grup Bakrie segera menyelesaikan persoalan itu agar tak terus menjadi isu yang bisa berdampak bagi Golkar meski tak langsung.

”Lapindo secara formal tidak ada kaitannya dengan Golkar. Namun, tidak bisa dimungkiri, Lapindo itu suatu perusahaan yang memiliki hubungan dengan Grup Bakrie (milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie). Jadi, secara citra, ada hubungan,” kata Akbar, Sabtu (16/2/2013), di Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan Lapindo segera membayar kekurangan ganti rugi kepada korban lumpur Sidoarjo. Presiden menyebutkan, Lapindo belum membayar kewajiban ganti rugi Rp 800 miliar (Kompas, 15/2).

Menurut Akbar, peringatan Presiden perlu menjadi perhatian bagi Grup Bakrie untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Dengan penyelesaian itu, ia berharap masalah Lapindo tidak lagi dikait-kaitkan dengan Aburizal ataupun Golkar.

”Isu (Lapindo) itu bisa saja terus diangkat oleh orang-orang yang punya kepentingan, di mana dalam mengangkat isu itu selalu mengaitkan dengan Aburizal. Kalau sudah mengaitkan dengan Aburizal, langsung tidak langsung bisa mempengaruhi elektabilitas dia, yang namanya sudah disebut-sebut sebagai calon presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satria Wangsa, menyatakan, PT Minarak Lapindo tak akan mengingkari kesepakatan. Keterlambatan Lapindo membayar ganti rugi kepada korban karena keterbatasan dana keluarga (Kompas, 16/2). Ia menilai, pernyataan Presiden itu tidak berbau politis.

Akbar justru berpandangan, pernyataan Presiden itu dimungkinkan ada maksud politis. ”Munculnya saja tiba-tiba, di luar dugaan. Itu disampaikan waktu pengantar rapat kabinet. Mungkin saja itu ada maksud politis,” katanya.

Menurut Akbar, SBY akhir-akhir ini sangat terlibat dalam isu-isu yang mempunyai nuansa politik yang tinggi, terutama yang terkait dengan Partai Demokrat.