Libya Perlu Pasukan Perbatasan

Paris, Rabu - Menteri Luar Negeri Libya Mohammed Abdelaziz, Selasa (12/2) di Paris, mengatakan, negaranya membutuhkan pasukan penjaga perbatasan. Mereka bertugas mencegah masuknya milisi ekstremis yang hengkang dari Mali setelah diperangi militer Perancis.

Kekacauan baru bisa memperburuk situasi yang sudah berangsur baik di Libya. Kelompok garis keras itu juga dikhawatirkan akan mendestabilisasi produksi minyak di Libya. Ekonomi dan program rehabilitasi negara akan terganggu pula.

Tripoli, yang berjuang mempertahankan keamanan selama dua tahun sesudah penggulingan Moammar Khadafy, khawatir para pengikut Al Qaeda masuk di padang pasir Libya yang luas. Kekuatan milisi dan kelompok separatis itu diperkirakan telah semakin besar.

Beberapa kelompok pemberontak dan separatis telah mengambil keuntungan dari kekacauan seputar pertempuran di Mali dan penggulingan Khadafy. Mereka terus berjuang untuk membangun persenjataan dan bergerak bebas di kawasan itu serta berlindung di perbatasan yang tidak dijaga aparat negara di wilayah Afrika Barat.

Krisis Mali, yang terjadi ketika kelompok pemberontak merebut dua pertiga wilayah utara negara itu tahun lalu, menimbulkan kekhawatiran baru. Mereka bisa membuat keonaran baru. Apalagi, sebagian milisi itu pernah terlibat dalam perang di Libya seperti pejuang suku Tuareg. ”Jika ingin mencegah mereka balik lagi, kita harus menutup perbatasan,” kata Abdelaziz.

Abdelaziz berbicara seusai mengikuti pertemuan di Paris dengan delegasi dari negara-negara pendukung aksi penggulingan Khadafy. Perancis jadi tuan rumah pertemuan yang dihadiri delegasi Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Arab, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa untuk mendiskusikan cara menstabilkan kembali Libya. Namun, tampaknya tidak ada kesepakatan yang dihasilkan.

Menurut Abdelaziz, dia telah menerima janji dari Perancis, Inggris, Turki, dan negara-negara lain untuk memberikan dukungan teknis serta peralatan bagi Libya. Namun, salah satu kebutuhan mendesak Tripoli ini adalah soal pengamanan 4.000 kilometer garis batas negara.

”Kami tidak bisa menggerakkan orang terlatih tanpa teknologi canggih, yang dikembangkan cukup untuk mengawasi atau untuk melakukan patroli di perbatasan dengan baik dan benar. Kami tidak akan mampu mengamankan mereka,” katanya.

Abdelaziz mengakui, sampai saat ini memang belum ada pemberontak yang meninggalkan Mali atau masuk ke Libya melalui Aljazair. Dia juga menolak memberikan perkiraan biaya yang dibutuhkan bagi pengamanan perbatasan. Pada tahun 2009, Pemerintah Arab Saudi memberikan 1 juta dollar AS untuk membangun pagar kawat berduri di sepanjang 900 kilometer tapal batas Libya.

Keputusan Perancis mengirim pasukan ke Mali untuk memukul mundur milisi atau pemberontak telah menimbulkan persoalan keamanan bagi negara sekitar, termasuk Libya.(REUTERS/AFP/CAL)