Komnas HAM Desak Bupati Tuba Netral

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak Bupati Tulang Bawang bersikap netral dalam menyikapi konflik antarkelompok petambak dan persoalan kemitraan di tambak udang PT Central Pertiwi Bahari (CPB).

"Sambil menunggu kami turun ke lokasi nanti, kami meminta saudara bupati (Tuba) untuk memediasi persoalan itu dengan mengundang kedua kelompok petambak dan perusahaan. Sebagai kepala daerah, bupati harus netral. Jangan berat sebelah," ujar Wakil Ketua Komnas HAM Nurkholis, Jumat (25/1/2013).

Nurkholis mengaku prihatin dengan kondisi ribuan petambak plasma CPB yang saat ini terlantar dan terintimidasi. "Mereka ini sudah tujuh bulan tidak jelas statusnya. Budidaya tidak, usaha mandiri juga tidak boleh. Sementara, mereka juga punya hak untuk hidup," tuturnya.

Terkait memanasnya situasi di tambak CPB, ia juga mendesak gubernur dan polisi ikut turun menjaga terciptanya situasi kondusif di sana. "Negara harus hadir di sana. Tidak boleh dibiarkan. Bupati harus lebih proaktif. Jika sampai terjadi apa-apa di sana, bupati selaku kepala daerah harus bertanggung jawab," ujar Nurkholis tegas.

Ia membenarkan, perwakilan petambak plasma telah mengadu ke Komnas HAM pada 7 Januari lalu soal dugaan pelanggaran HAM berupa penelantaran, pengabaian hak hidup dan pemberangusan organisasi, yang dilakukan PT CPB.