Dede Yusuf Tak Dilibatkan dalam Pelantikan Pejabat Pemprov Jabar

BANDUNG,KOMPAS.com - Persaingan antara calon Gubernur Jawa Barat sudah dimulai sejak sekarang. Meskipun Dede Yusuf sampai sekarang masih resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, namun dia sama sekali tidak dilibatkan dan diajak bicara oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam melantik ratusan pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar.

Ketua Tim Koalisi Babarengan Dede Yusuf-Lex Laksamana, Didin Supriadin menyatakan, kuat dugaan itu bermotif politik untuk kepentingan Pilgub Jabar. Tindakan itu juga tidak semestinya dilakukan karena sangat tak etis melakukan kebijakan strategis menjelang masa cuti menghadapi Pilgub.

"Tak etis gubernur mengambil langkah strategis di masa yang sensitif seperti sekarang, apalagi Wagub tidak diajak bicara sama sekali," ujar Didin Supriadin, Jumat (18/1/2013).

Ia menyayangkan Heryawan tak peka terhadap situasi politik yang berkembang ketika menghadapi Pilgub. "Dengan alasan apapun yang dikemukakan gubernur, kuat dugaan, mutasi kali ini kental dengan muatan politis," tegas Didin.

Ketika ditanyakan, bukankah Wagub Jabar Dede Yusuf sebagai dewan jabatan dan kepangkatan ikut bertanggung jawab dalam mutasi jabatan, Didin mengatakan, ia sudah mengkonfirmasi, wagub tak ikut memaraf keputusan ini.

"Cagub Dede Yusuf sangat peka terhadap persoalan ini, sehingga ia tak memaraf keputusan mutasi jabatan. Boleh jadi itu juga sebagai bentuk protes atas ketidaksetujuan terhadap SK Gubernur," tandasnya.

Pengamat politik Prof Asep Samuh juga menyatakan hal senada. "Jangan salahkan masyarakat bila kemudian muncul dugaan, mutasi ini terkait dengan pilgub. Ia ingin mengamankan posisinya dengan menempatkan loyalis di posisi strategis dan menyingkirkan yang dianggap tak membantunya dalam pilgub," katanya.

Dugaan semacam ini sah-sah saja disuarakan, karena gubernur sendiri tak peka terhadap perkembangan politik. Karena bisa saja ketika gubernur baru terpilih, ia kembali melakukan mutasi. Itu berarti, rotasi jabatan dilakukan hanya dalam tempo terlalu singkat. "Ini kebijakan gubernur yang sangat konyol, sangat tak etis," tegasnya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jabar Ruddy Gandakusumah menyatakan, 40 orang pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantik adalah untuk menduduki posisi baru dan bukan merupakan mutasi. Mereka hanya mengisi jabatan yang kosong karena ada pejabat yang pensiun.

Disamping pelatikan, juga dilakukan pengukuhan terhadap 130 pejabat karena adanya perundangan yang baru.