Komunitas Iptek Sempurnakan Masterplan Tsunami

Jakarta, Kompas - Komunitas ilmu pengetahuan dan teknologi dikoordinasi Kementerian Riset dan Teknologi akan menyempurnakan Masterplan Tsunami berdasarkan kompetensi setiap ahli.

Ada empat program dalam masterplan, yaitu penguatan rantai peringatan dini tsunami, pembangunan shelter, peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat, serta pembangunan industri nasional kebencanaan.

Hal ini disampaikan Deputi Menteri Riset dan Teknologi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek Idwan Suhardi, Rabu (9/1), seusai rapat pembahasan Masterplan Tsunami di Jakarta.

Rapat dihadiri wakil dari Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Badan Informasi Geospasial (BIG); Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Universitas Andalas, Sumatera Barat; serta Universitas Syiah Kuala, Aceh.

Pembahasan lebih lanjut tentang masterplan tsunami, menurut Idwan, akan dilakukan dalam lokakarya Februari mendatang. Adapun November mendatang dilaksanakan Seminar Nasional Masterplan Tsunami untuk penyempurnaannya.

Menurut dia, salah satu yang perlu disiapkan adalah peta risiko bencana tsunami. ”Saat ini di Kota Padang ada empat versi peta risiko bencana tsunami yang dibuat oleh lembaga berbeda. Ini perlu diverifikasi dan ditetapkan satu yang menjadi acuan,” kata Idwan. Proses penetapan peta akan dipimpin BIG bekerja sama dengan BNPB.

Banyak kelemahan

Sejalan dengan itu, Panel Tim Ahli Manajemen Bencana Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai, Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami yang disusun oleh BNPB tahun 2012 masih banyak kekurangan dan kelemahan. Karena itu, masterplan perlu ditinjau kembali.

”Kami akan melakukan kajian dan diskusi untuk memberikan masukan terhadap penyempurnaan masterplan itu,” kata Sudibyakto, Ketua Pengelola Program Studi Magister Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana UGM, Rabu. Diskusi akan dilakukan pada Kamis (10/1).

Menurut Sudibyakto, masterplan tersebut banyak kelemahan. Karena itu, perlu direvisi lewat kerja sama dengan kementerian, ahli kebencanaan dari perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian, serta pihak swasta dan masyarakat.

Masterplan Tsunami seharusnya diintegrasikan dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota daerah rawan bencana, terutama tata ruang wilayah pesisir dan bahkan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, masterplan akan disempurnakan. Ia mengakui, masterplan dibuat dalam waktu dua bulan untuk kepentingan pemaparan di sidang kabinet.

Direktur Tsunami and Disaster Mitigation Research Center Universitas Syiah Kuala, Aceh, Dirhamsyah mengatakan, ”Syukur akan ada pelibatan para ahli dan pelaku iptek serta ada revisi sehingga masterplan memiliki landasan kuat berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.”(YUN/AIK)