Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didekati Parpol untuk Dongkrak Suara, Rhoma Tak Merasa Dimanfaatkan

Kompas.com - 08/01/2013, 18:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Popularitas Rhoma Irama tidak perlu diragukan. Berkarir sebagai penyanyi dangdut sejak puluhan tahun, popularitasnya pun melangit. Ia pun akhirnya mendapat gelar Si Raja Dangdut. Popularitas Rhoma ini cukup menggiurkan partai-partai politik untuk merekrutnya. Pada Pemilu lalu, Rhoma kerap tampil bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mendekatinya. Tidak hanya PKB, Rhoma mengakui ada partai nasionalis yang juga mendekatinya. Namun, pendekatan itu ditenggarai untuk mendongkrak suara parpol yang mendekati Rhoma. Terkait hal ini, Rhoma merasa tak dimanfaatkan.

"Saya rasa tidak begitu, kalau salah satu partai bersikap begitu mungkin kredibilitas dia justru tidak naik dengan masyarakat," ujar Rhoma, Selasa (8/1/2013), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Rhoma, di dalam politik, etika juga harus dijunjung tinggi dan bukan hanya sekadar kata-kata. "Politik bukan sesuatu istilah gombal-gombalan. Politik itu punya etika, punya norma-norma yang harus dijunjung tinggi," katanya.

Ia juga menyatakan tidak akan merasa sakit hati jika tidak jadi dicalonkan partai mana pun. "Saya ini bukan murid tapi murad. Kalau murid kan menginginkan, mungkin saya sakit hati. Saya mengalir saja, apa takdir Allah, takdir masyarakat," imbuh Rhoma.

Rhoma Irama kembali membuat gebrakan dengan menyatakan diri siap maju sebagai capres meski belum memiliki partai politik. Popularitas Rhoma didukung dengan penggemarnya yang loyal sempat membuat silau para petinggi parpol. Rhoma pun mulai didekati sejumlah parpol seperti Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan sudah sempat bertemu langsung dengan pelantun lagu "Begadang" itu. Namun, Rhoma mengaku sama sekali belum melakukan kontrak politik dengan PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Nasional
    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Nasional
    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Nasional
    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Nasional
    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Nasional
    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Nasional
    Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Nasional
    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Nasional
    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    Nasional
    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Nasional
    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    Nasional
    Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Nasional
    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    Nasional
    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com