Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pahlawan Bukan Ratu Adil

Kompas.com - 10/11/2012, 06:58 WIB

Pahlawan bukanlah Ratu Adil. Juga tidak seperti gambaran Nietzsche tentang Übermensch (Manusia Atas) yang meramal mengenai manusia masa depan. Pahlawan sejatinya adalah contoh hidup dari masa lalu yang semangat keutamaannya bisa menjadi teladan yang bertahan melampaui zamannya dan relevan untuk masa kini. Sebenarnya kita tidak butuh dongeng atau cerita superhero rekaan seperti film- film Hollywood. Kita punya ratusan nama pahlawan nasional, masih ditambah deretan pahlawan daerah di setiap tempat. Semua itu kekayaan teladan dan keutamaan yang luar biasa untuk membangun peradaban yang genius.

Teladan keutamaan itu seharusnya bisa menjadi inspirasi untuk menata Indonesia. Bangsa ini membutuhkan pemimpin-pemimpin bersosok negarawan. Sebagai pejuang-pejuang republik, para pahlawan kita adalah para negarawan terdepan yang dengan setia mengawal cita-cita res publica yang disebut Indonesia.

Untuk menebus dosa atas dua krisis besar, generasi sekarang harus duduk untuk belajar dari sejarah mengenali ketokohan para pahlawan. Krisis pemimpin bisa diputus dengan identifikasi teladan riil kepemimpinan yang baik. Adapun krisis cita-cita bisa ditebus lewat revitalisasi keutamaan yang menghendaki hidup bersama di ”Rumah Indonesia”.

Catatan penutup

Indonesia adalah sebuah cita-cita untuk mewujudkan res publica. Rumah Indonesia itu kini terkoyak oleh tindakan sok para pemimpinnya, banalitas korupsi, kekerasan, ancaman teror, ketimpangan kaya-miskin, dan kemunduran budaya. Untuk keluar dari krisis besar ini, kepemimpinan terbaik dari pemimpin rakyat berjiwa negarawan sangat dibutuhkan.

Bonus demografi berupa rata-rata usia penduduk Indonesia berkisar 28 tahun menjadi modal. Jumlah terbesar penduduk berusia muda adalah aset produktivitas bangsa. Mereka adalah generasi pahlawan masa depan bangsa yang akan menegakkan pilar-pilar kejayaan Indonesia.

Y ARI NURCAHYO Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

     Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

    Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

    Nasional
    Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

    Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

    Nasional
    Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

    Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

    Nasional
    KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

    KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

    Nasional
    Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

    Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

    Nasional
    Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

    Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

    Nasional
    Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

    Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

    Nasional
    Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

    Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

    Nasional
    Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

    Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

    Nasional
    Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

    Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

    Nasional
    Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

    Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

    Nasional
    Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

    Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

    Nasional
    Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

    Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

    Nasional
    Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

    Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

    Nasional
    Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

    Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com