Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapimnas Golkar Memanas, Nurdin Halid Protes

Kompas.com - 30/10/2012, 20:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-4 Partai Golkar yang hampir memasuki sesi penutupan berlangsung panas di Hotel Borobudur, Selasa (30/10/2012). Anggota DPP Partai Golkar Nurdin Halid tiba-tiba beranjak ke depan dan melakukan interupsi pimpinan sidang rapimnas. Interupsi Nurdin ini terkait adanya tambahan syarat yang diajukan Komisi A untuk Pemilu Legislatif pada tahun 2014 mendatang terkait kader yang pernah mengalami proses hukum.

Di dalam pemaparan yang dilakukan juru bicara, ada seorang kader Golkar yang tidak diprioritaskan berada di urutan teratas dalam daftar Pileg kader Golkar. Tambahan syarat ini pun mengundang pro dan kontra. Salah satunya berasal dari Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Andi Sinulingga. Dia menyatakan, Partai Golkar harus bersih dari kader bermasalah untuk meningkatkan pencitraan.

"Kalau kita masih terus pertahankan, sama saja terbalik dengan apa yang disampaikan Ketua Umum bahwa kita harus menjaga citra di tahun 2014," ujar Andi.

Pernyataan Andi ini kemudian mendapat interupsi banyak pihak. Pimpinan sidang Ahmadi Nursupit yang merupakan Ketua Badan Anggaran DPR ini kemudian berusaha menengahi. Namun, saat itu Nurdin Halid sudah buru-buru maju ke depan dan mengambil mike dan meminta untuk diperkenankan interupsi.

Salah seorang anggota Dewan Pembina pun sempat menegur Nurdin Halid untuk taat pada tata tertib dan menghormati pimpinan sidang. Nurdin pun berteriak. "Tidak suka saya bicara di sini," tukas Nurdin.

Setelah diperkenankan berbicara, Nurdin kemudian mengatakan bahwa Komisi A tidak berhak untuk mencabut kader yang bermasalah. Sebagai salah satu bekas narapidana, Nurdin mengaku bekerja siang malam untuk kemajuan Golkar.

"Pak Akbar pernah disidang, dizolimi, hanya doanya diterima. Nurdin Halid pernah didzolimi tapi ternyata terbukti bersalah. Tapi saya bukan koruptor. Saya siang malam kerja di Golkar, tapi tidak boleh jadi anggota DPR," tukas Nurdin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com