Idul Adha di Poso Aman
Sepanjang Kamis malam, tidak ada pawai takbiran sebagaimana biasa. Kekhawatiran pawai takbiran akan disusupi pihak yang tidak bertanggung jawab, membuat masyarakat tidak melakukan pawai takbiran.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigjen (Pol) Dewa Parsana mengatakan, selain untuk pengamanan, keberadaan polisi di Poso juga untuk penegakan hukum terkait berbagai peristiwa teror belakangan ini.
Kapolda bersama Komandan Resor Militer 132 Tadulako Kolonel (Inf) Marga Taufik berada di Poso sejak Kamis. Kapolda juga bertemu sejumlah masyarakat setempat.
Menurut Danrem 132 Tadulako Letkol Inf Marga Taufiq, saat ini TNI menyiapkan pasukan, termasuk intelijen untuk membantu polisi di Poso.
Di Tamanjeka, Poso, saat ini banyak rumah warga yang kosong ditinggal penghuni. Sebagian warga lebih banyak berdiam di dalam rumah dan beraktivitas seperlunya di luar rumah. Salah seorang tokoh masyarakat setempat, M Syamsul (40), mengatakan, warga saat ini justru cemas dengan keberadaan aparat di dusun mereka.
Mantan perumus perjanjian damai Deklarasi Malino, Hamid Awaludin, di Jakarta, berpendapat, rentetan kekerasan yang terjadi di Poso saat ini sepatutnya bisa dijadikan dasar untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai zona eksklusif keamanan.
”Dengan posisi itu, keamanan di Poso patut mendapat perlakuan khusus. Tidak cukup pasukan keamanan, tetapi juga kebutuhan logistik dan peralatan harus memadai,” ujar Hamid.
Menurut Hamid, ketersediaan pasukan keamanan di Poso diperlukan untuk memastikan bekas wilayah yang pernah diamuk konflik horizontal itu tetap aman. Namun, persoalan bukan semata kuantitas, melainkan juga kualitas yang menyertainya. Pasukan keamanan mesti dibekali peralatan memadai, termasuk untuk menangani pelaku kekerasan. Misalnya saja, helikopter harus tersedia untuk operasi di wilayah pegunungan.
Hamid menekankan, rentetan kekerasan di Poso tidak bisa diabaikan. Pelaku kekerasan tentunya berupaya memanfaatkan komunitas yang pernah terlibat konflik di Poso. ”Targetnya tentu memancing supaya muncul bentrokan lagi,” kata Hamid.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta masyarakat Poso untuk tidak terpancing dengan peristiwa kekerasan yang terjadi belakangan ini. Masyarakat bahkan diharapkan ikut membantu aparat menciptakan situasi yang aman.
”Kami berharap masyarakat Poso tidak ikut terpancing. Jangan mau ikut di dalam arus kekacauan yang diciptakan oleh kelompok tertentu. Saya yakin dengan daya tahan masyarakat Poso,” tutur Djoko.
Mengenai penambahan aparat keamanan di Poso, menurut Djoko, hal itu tidak berarti situasinya sangat berbahaya. Namun diakuinya, penguatan aparat Polri, dibantu TNI, sangat perlu untuk mencegah aksi teror meluas.
Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman menilai, antara peledakan bom dan pembunuhan polisi memiliki kaitan. Kedua peristiwa itu diduga dilakukan kelompok yang sama.
Komandan Korem 131 Santiago Brigjen TNI Johny Tobing di Manado mengungkapkan, aparat TNI menjaga ketat enam pulau perbatasan RI-Filipina yang berpotensi menjadi pintu masuk gembong teroris dari Filipina ke Poso. Enam pulau itu adalah Miangas, Marore, Marampit, Kawaluso, Kawio, dan Tinakareng. Di sana terdapat pos keamanan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Pos Polisi. Setiap pos keamanan dikawal 6-12 personel.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar di Jakarta, Jumat, menegaskan, barang yang dicurigai sebagai bahan peledak atau bom yang ditemukan di Pasar Tentena, Poso, pekan lalu, ternyata bukan rangkaian bom atau bahan peledak. Barang tersebut merupakan rangkaian barang elektronik televisi yang diletakkan seorang pelajar. Namun, petugas tetap mendalaminya.
Terpopuler
Now Trending
