JAKARTA, KOMPAS.com -- Rilis yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam pekan lalu, dinilai sebagai manuver politik untuk mengembalikan citra Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terpuruk.
"Saya menduga manuver Dipo adalah bagian dari operasi politik secara sistematis untuk mengembalikan citra Demokrat dan SBY. Karena konon kabarnya seminggu sebelumnya ada survei internal Demokrat, suara mereka melorot lagi," ungkap anggota Komisi III Partai Golkar Bambang Soesatyo, Senin (1/10/2012) di Jakarta.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dipo merilis data 176 izin pemeriksaan kepala daerah dan pejabat yang diajukan kepada Presiden sejak Oktober 2004-September 2012. Dari data itu, pejabat yang kader Partai Golkar merupakan yang terbanyak, sejumlah 64 orang (36,63 persen). Sebanyak 32 orang (18,18 persen) dari PDI-P dan 20 orang (11,36 persen) dari Partai demokrat.
Partai-partai lainnya, secara berurutan adalah 17 orang (9,65 persen) dari PPP, 9 orang (5,11 persen) dari PKB, 7 orang (3,97 persen) dari PAN, 4 orang (2,27 persen) dari PKS, serta sejumlah partai lain masing-masing 1 orang.
Dipo sendiri saat menyampaikan data itu pada Jumat (28/9/2012), menegaskan bahwa itu bukan untuk membuka aib partai politik atau orang lain. Data disampaikan berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang tidak diperlukannya lagi izin Presiden untuk pemeriksaan hukum atas kepala daerah.
Ia menyampaikan data itu sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas tugas menangani permohonan izin pemeriksaan, sebelum izin itu ditandatangani Presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.