Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Bupati Sragen Dihukum 7 Tahun Denda Rp 11 Miliar

Kompas.com - 24/09/2012, 13:04 WIB
Susana Rita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang terhadap mantan Bupati Sragen, Untung Sarono Wiyono. MA menyatakan, Untung terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sehingga menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 200 juta subsidair enam bulan kurungan.

Selain itu, MA juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 11 milyar. Apabila uang tersebut tidak dibayarkan, maka yang bersangkutan harus menggantikannya dengan penjara selama lima tahun.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, Senin (24/9/2012), mengungkapkan, putusan itu dijatuhkan oleh majelis kasasi yang dipimpin oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar dengan hakim anggota hakim agung Leopold Hutagalung dan Surachmin.

"Mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum. Mengadili sendiri. Terdakwa terbukti melanggar pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ungkap Ridwan.

Perkara dengan nomor 1361/Pidsus.K/2012 itu diputus pada Selasa (18/9) pekan lalu. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis bebas terhadap Untung pada 21 Maret 2012.

Majelis hakim yang diketuai oleh Lilik Nuraini menyatakan, Untung tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Untung, oleh Pengadilan Tipikor Semarang, dinilai tidak terbukti memerintahkan pencairan dana deposito di dua bank perkreditan rakyat. Pencairan itu dilakukan oleh pejabat-pejabatnya semasa Untung menjadi Bupati periode 2001-2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com