Bansos dan Hibah Diduga Diselewengkan untuk Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Budget Center (IBC) berencana akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang diselewengkan untuk pembiayaan dana kampanye oleh calon gubernur petahana Fauzi Bowo.

Direktur Eksekutif IBC Arif Nur Alam, Selasa (18/9/2012) mengatakan, penyelewengan APBD DKI Jakarta ini tampak dari aliran dana bantuan sosial (bansos) dan bantuan hibah yang masuk kepada pihak yang memiliki hubungan dengan incumbent. "Rencananya kami akan melaporkan besok kepada KPK karena adanya indikasi dugaan korupsi yang menggunakan uang rakyat untuk kepentingan salah satu calon," kata Arif dalam jumpa pers "Politik Uang (APBD) dalam Pilkada DKI Jakarta 2012" di Cikini, Jakarta, Selasa.

Dari hasil investigasi dan verifikasi dokumen serta survei lapangan yang dilakukan oleh IBC pada 16 lembaga penerima hibah dan 45 lembaga penerima bantuan sosial, tercatat ada penggunaan dana sebesar Rp 66 miliar yang tersebar di lima wilayah Jakarta. Dari jumlah itu, Rp 17,14 miliar di antaranya terindikasi diterima oleh lembaga yang merupakan ormas pendukung, penyumbang dana kampanye, dan tim sukses Foke-Nara.

"Ada sekitar 21 lembaga atau ormas. Salah satunya adalah LSM Humanika yang menerima dua kali aliran dana, yaitu Rp 100 juta dan Rp 15 juta. Bahkan salah satu pengurusnya juga merupakan anggota timses," jelas Arif.

Sementara itu, Rp 20 miliar di antaranya mengalir ke lembaga-lembaga yang diketuai oleh istri Gubernur DKI Jakarta, Sri Hartati Bowo. Lembaga itu meliputi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Yayasan Putra Bahagia Jaya, dan PKK Provinsi yang tersebar di enam wilayah Jakarta. Aliran dana sebesar Rp 18 miliar mengalir pada dua lembaga penerima hibah, yaitu Yayasan Beasiswa Jakarta dan Yayasan Pondok Karya Pembangunan. Foke menjadi Ketua Dewan Pembina pada dua lembaga ini.

IBC juga menemukan 10 lembaga penerima bantuan sosial yang memiliki alamat kantor sama dengan alokasi keseluruhan sebesar Rp 310 juta. "Dari sini muncul dugaan duplikasi yang menjadi tampungan dana. Tidak hanya duplikasi, ada juga delapan lembaga yang fiktif menerima dana senilai Rp 225 juta. Banyaknya manipulasi dana ini akan kami laporkan juga pada Panwaslu DKI. Kami berharap baik KPK maupun Panwaslu dapat bertindak serius," ujarnya.

Pada akhir Juni lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan temuan kenaikan dana bansos dan hibah pada APBD DKI Jakarta pada tahun 2012. Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Apung Widadi mengatakan, alokasi dana hibah dan bansos pada 2011 sebesar Rp 800 miliar. Jumlah ini naik drastis menjadi Rp 1,3 triliun pada anggaran 2012. ICW tidak dapat memaparkan penggunaan dana hibah dan bansos itu karena tidak dapat mengakses informasi tentang penggunaan dana itu.