Kinerja Penyuluh Kurang Maksimal - Kompas.com

Kinerja Penyuluh Kurang Maksimal

Kompas.com - 16/09/2012, 16:46 WIB

MANADO, KOMPAS.com- Kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di sejumlah daerah dinilai kurang maksimal. Bahkan banyak penyuluh enggan turun ke lapangan, sebagian tinggal di kota, dan koordinasi dengan instansi terkait kurang baik.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara Johanis Goan Panelewen di Manado, Sabtu kemarin mengatakan, eksistensi Badan Penyuluh Pertanian dipertanyakan sejumlah kepala dinas pertanian di berbagai provinsi di Indonesia.

"Sewaktu kami bertemu (rapat) di Jakarta, beberapa kepala dinas (pertanian) dari Pulau Jawa mengeluh sikap penyuluh di daerah masing-masing. Mereka meminta keberadaan penyuluh pertanian dikembalikan ke instansi teknis," katanya.

Menurut Panelewen, laporan beberapa provinsi menyebut kinerja penyuluh tidak maksimal, sehingga membuat program swasembada pangan dan beras gagal. "Penyuluh adalah ujung tombak untuk program swassembada," katanya.

Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan berdiri di tiap provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006. Pendirian badan itu agar dapat mengoordinasi para penyuluh, di mana sebelumnya kewenangan pengangkatan penyuluh berada dalam instansi teknis.

Frits Kaunang, Kepala Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara mengatakan, jumlah penyuluh di Sulawesi Utara sekitar 1.300 orang, terbanyak adalah penyuluh pertanian.

Mengenai sikap penyuluh yang enggan ke lapangan mendampingi petani, Kaunang mengatakan silahkan melapor ke pihaknya. "Kepala Dinas tak perlu khawatir kami akan menindak mereka," katanya.


EditorMarcus Suprihadi
Komentar

Terkini Lainnya

Dirjen Imigrasi Sebut Perpres TKA Hanya Sederhanakan Birokrasi

Dirjen Imigrasi Sebut Perpres TKA Hanya Sederhanakan Birokrasi

Nasional
AS Berharap Pertemuan Dua Korea Hasilkan Perdamaian

AS Berharap Pertemuan Dua Korea Hasilkan Perdamaian

Internasional
Peluang JK Kembali Jadi Cawapres Hanya Melalui Amandemen UUD 1945

Peluang JK Kembali Jadi Cawapres Hanya Melalui Amandemen UUD 1945

Nasional
Panitia Larang Atribut Politik dalam Acara 'Untukmu Indonesia' di Monas

Panitia Larang Atribut Politik dalam Acara "Untukmu Indonesia" di Monas

Megapolitan
Diduga Korban Tanah Longsor, Dua Kerangka Manusia Ditemukan di Ponorogo

Diduga Korban Tanah Longsor, Dua Kerangka Manusia Ditemukan di Ponorogo

Regional
Senyum Kim dan Moon Saat Bergandengan Tangan Lewati Garis Perbatasan

Senyum Kim dan Moon Saat Bergandengan Tangan Lewati Garis Perbatasan

Internasional
12 Jembatan Penyeberangan di Sudirman-Thamrin Bakal Dibuat Kekinian

12 Jembatan Penyeberangan di Sudirman-Thamrin Bakal Dibuat Kekinian

Megapolitan
Gerindra dan PKS Dirikan Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo

Gerindra dan PKS Dirikan Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo

Nasional
Dilarang Disparbud, Panitia 'Untukmu Indonesia' Tetap Akan Bagikan Sembako di Monas

Dilarang Disparbud, Panitia "Untukmu Indonesia" Tetap Akan Bagikan Sembako di Monas

Megapolitan
Pemerintah dan DPR Belum Sepakat soal Definisi Terorisme, Pembahasan RUU Diperpanjang

Pemerintah dan DPR Belum Sepakat soal Definisi Terorisme, Pembahasan RUU Diperpanjang

Nasional
Sopir Kopaja Mabuk Berujung Kecelakaan dengan Honda HR-V di Rasuna Said

Sopir Kopaja Mabuk Berujung Kecelakaan dengan Honda HR-V di Rasuna Said

Megapolitan
Sepi Pembeli, Pedagang Blok G Ini Tutup Lapak Baju Koko Jelang Ramadhan

Sepi Pembeli, Pedagang Blok G Ini Tutup Lapak Baju Koko Jelang Ramadhan

Megapolitan
Enam Temuan Ombudsman soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan

Enam Temuan Ombudsman soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan

Nasional
Ganjaran Vonis Mati untuk 8 WN Taiwan Penyelundup 1 Ton Sabu-sabu...

Ganjaran Vonis Mati untuk 8 WN Taiwan Penyelundup 1 Ton Sabu-sabu...

Megapolitan
Moon kepada Kim Jong Un: Saya Senang Bertemu Anda

Moon kepada Kim Jong Un: Saya Senang Bertemu Anda

Internasional

Close Ads X