Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Malaysia Meneror WNI

Kompas.com - 13/09/2012, 16:05 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dinilai tidak boleh menganggap remeh kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) hingga tewas oleh kepolisian Malaysia. Pasalnya, kasus penembakan WNI di Malaysia sudah berkali-kali terjadi.

"Penembakan lima orang ini bukan perkara main-main. Artinya, kalau kita bicara yang ditembak lima orang, seperti ada kesengajaan dan sistemik. Masak sampai lima orang yang ditembak, kan aneh," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2012), menyikapi penembakan lima WNI di Malaysia.

Mahfudz menduga ada upaya sistemik oleh pemerintah Malaysia melalui aparat keamanan untuk membuat teror kepada WNI di Malaysia. Aparat keamanan, kata dia, memakai dalil melakukan kriminal untuk melakukan penembakan terhadap WNI.

"Karena (penembakan) pada warga Malaysia jarang terjadi. Kasus ini berulang dan tidak pernah ada penyelesaian. Maka Indonesia harus menindak tegas," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Mahfudz menambahkan, penyelesaian perkara ini bukan lagi di level duta besar. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, menurut dia, yang harus berbicara dengan pemerintah Malaysia. Selain menyampaikan protes keras, harus dibentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki penembakan itu.

Seperti diberitakan, empat warga Batam, Kepulauan Riau, dan seorang warga asal Madura, Jawa Timur, menjadi korban penembakan polisi Malaysia. Keluarga salah seorang korban, Sofyan Hamid (24), mengatakan, lima WNI itu adalah Jony alias M Sin (35), Osnan (37), Hamid, Diden, dan Mahno.

Kecuali Mahno, semua korban tinggal di kawasan Bengkong Pertiwi, Batam. Adapun Mahno berasal dari Madura yang sudah lama menetap di Ipoh, Negara Bagian Perak, Malaysia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com